ANCAMAN banjir besar hingga potensi tenggelamnya sebagian wilayah Kota Mataram kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mendesak pemerintah kota agar menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jilid dua.
Kekhawatiran itu menguat setelah musibah banjir melanda Kota Mataram pada awal Juli lalu. “Kita sempat terlena, namun banjir kemarin menjadi peringatan serius. Pemerintah harus fokus membenahi wilayah Mataram Selatan hingga Pantai Ampenan,” ujar Gufron dalam sebuah rapat di DPRD Kota Mataram belum lama ini.
Menurut Politisi PAN ini, kawasan Mataram Selatan mulai dari Babakan hingga Karang Pule merupakan titik rawan banjir. Meski proposal pembangunan tanggul sepanjang 9 kilometer sudah diajukan sejak 2014 ke Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga kini proyek tersebut tak kunjung terealisasi.
“Sudah 10 tahun lamanya, tapi belum ada progres. Padahal warga Ampenan kerap menjadi korban abrasi sekaligus banjir bandang dari luapan air hulu,” tegas Gufron.
Selain tanggul, kondisi saluran air di Kota Mataram juga dinilai memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terdapat hampir 800 saluran primer, sekunder, dan tersier yang melintasi Mataram. Namun, sebagian besar tidak berfungsi optimal.
“Hampir 60-70 persen saluran sudah tertutup sedimen, sehingga air yang bisa mengalir hanya 30 persen. Itu fakta di lapangan,” ujar Gufron.
Empat sungai besar yang melintasi Mataram – Sungai Unus, Jangkuk, Brenyok, dan Midang – juga menghadapi persoalan serupa. Meski PUPR menyebut kondisinya baik, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi. PUPR hanya menangani saluran di pinggir jalan, sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menangani saluran di kawasan pemukiman. ‘’Yang banyak tersumbat justru di lingkungan perumahan, tapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Ini menjadi pekerjaan rumah serius,” jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran juga dinilai belum efektif. Dari sekitar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk 300 petugas kebersihan saluran, sebagian besar hanya terserap untuk gaji. Akibatnya, perbaikan dan normalisasi saluran tidak maksimal.
Gufron meminta agar dalam RPJMD periode kedua, Pemerintah Kota Mataram lebih serius menuntaskan persoalan banjir. Fokus pembangunan disebut harus diarahkan pada normalisasi saluran, pembangunan tanggul, dan penyelesaian tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
“Kalau ini tidak ditangani dengan serius, potensi tenggelamnya Mataram bukan sekadar prediksi. Ini ancaman nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (fit)
