Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa saat ini kesulitan merehabilitasi ratusan sekolah yang kondisinya memprihatinkan, termasuk perbaikan mebel. Penyebabnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terdampak efisiensi.
“Di tahun 2025 kita hanya mendapatkan anggaran Rp21,4 miliar jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun lalu yang mencapai Rp41 miliar, sehingga kami kesulitan melakukan intervensi sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” kata Sekretaris Dikbud Sumbawa, Sudarli kepada Suara NTB, Jumat, 29 Agustus 2025.
Adanya efisiensi tersebut tentu sangat disayangkan, karena anggaran yang tersedia di APBD juga sangat terbatas. Apalagi Sumbawa sangat membutuhkan anggaran tersebut, baik itu untuk memperbaiki sekolah yang rusak maupun penyediaan mebelnya.
“Kami sangat membutuhkan akan anggaran pusat, untuk membantu dalam rangka rehabilitasi, pembangunan, termasuk penambahan sarana dan prasarana di ratusan sekolah yang ada,” ucapnya.
Ia melanjutkan, adanya penambahan jumlah siswa setiap tahunnya harus menjadi perhatian pemerintah. Dari jumlah yang terus bertambah otomatis akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang kelas termasuk meja belajar (mebel).
“Kendala kita tidak hanya di ruang kelas, tetapi rehabilitasi sekolah yang sudah sangat berumur juga menjadi perhatian dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang baik dan nyaman,” ujarnya.
Darli tidak menampik ada beberapa sekolah yang kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Tetapi karena kondisi anggaran yang terbatas, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi lebih lanjut.
“Di dalam Kota Sumbawa saja masih kita temukan sekolah yang tidak layak. Belum lagi di daerah-daerah terpencil sehingga sentuhan pemerintah pusat sangat diharapkan,” tambahnya.
Berdasarkan data, saat ini ada sekitar 180 sekolah yang membutuhkan RKB seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Terutama sekolah-sekolah yang berada di kota dan ibu kota kecamatan dan yang rusak ada sekitar 300 sekolah.
“Jadi, untuk kebutuhan 180 RKB sudah kita data untuk kita usulkan dengan harapan bisa terealisasi semua atau minimal bisa dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Ia juga berharap, pengadaan RKB ini masuk dalam perencanaan yang dimulai tahun 2025 hingga lima tahun ke depan. Penanganan terhadap sekolah tersebut pun diharapkan bisa dilakukan secara bertahap, karena jika dilakukan sekaligus maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar.
“Jadi, dari 180 RKB yang kita butuhkan ini, kami berharap bisa diintervensi setiap tahunnya, baik itu melalui APBD dan APBN, sampai tuntas nanti pada lima tahun mendatang,” pungkasnya. (ils)
