Giri Menang (Suara NTB) – Beredarnya informasi melalui flyer atau selebaran terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di kantor DPRD, Pemkab dan Mapolres diantisipasi oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lobar. Beberapa OPD mengevakuasi alat elektronik dan dokumen penting mencegah hal-hal tak dinginkan.
Langkah taktis pun dilakukan aparat Kepolisian bersama Pemkab setempat. Pihak kepolisian dibantu Brimob dan TNI menyiagakan 300 personel baik di Mapolres maupun kantor Pemkab. Ditambah, Satpol PP menyiapkan 78 personel berjaga-jaga di kantor Pemkab. Pantauan media, di Pemkab Lobar nyaris tidak ada kendaraan dinas yang diparkir. Halaman parkir kantor Bupati yang biasa ramai kendaraan terlihat lengang.
Begitupun kendaraan dinas Bupati Lobar tidak tampak di areal parkir. Beberapa OPD terlihat memboyong evakuasi dokumen dan peralatan ke tempat lain. Langkah ini sebagai upaya antisipasi agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan jika terjadi aksi demo.
Sesuai Surat Edaran Bupati nomor 21 tahun 2025 tentang penggunaan pakaian dan kendaraan dinas, disampaikan menyikapi dinamika dan situasi terkini, maka untuk menjaga kondusivitas kerja di lingkup Pemkab Lobar. Para pegawai pun diimbau, mengenakan pakaian bebas tapi, tidak menggunakan kendaraan dinas, atau memakai randis dengan menempatkan di areal kondusif.
Pejabat struktural dan pegawai RSUD serta puskesmas mengenakan pakaian bebas rapi. Nakes di Puskesmas mayoritas dan RSUD menggunakan pakaian nakes masing-masing. Dan SE ini berlaku dari tanggal 1 September sampai 5 September.
Pelaksana Tugas Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh menerangkan, bahwa pihaknya telah siap siaga sejak beberapa hari terakhir. “Kita pemantauan (penjagaan) disini, di kantor DPRD, kantor Bupati dan kantor-kantor OPD yang ada di sekitar kompleks kantor bupati,” jelasnya, Senin, 1 September 2025.
Pihaknya menerjunkan 75 personel untuk berjaga-jaga di kompleks kantor bupati. Aparatur ASN di lingkungan Pemkab Lobar tetap masuk normal, hanya saja. Mereka tidak menggunakan kendaraan dinas. Hal ini sebagai langkah antisipasi. Sesuai dengan edaran yang dibuat oleh Bupati Lalu Ahmad Zaini menindaklanjuti edaran dari provinsi, menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Namun kondisi di kantor Pemkab Lobar kondusif, dimana awalnya ada isu dilakukan aksi demo.
Pihaknya berharap jika ada pihak yang akan melakukan demo, diharapkan diterima secara humanis dan damai. Menurutnya demo dibolehkan secara aturan, namun diharapkannya secara damai dan humanis.
Sementara itu, Kapolres Lobar AKBP Yasmara Harahap, S.IK., menerangkan bahwa untuk pengamanan kantor Bupati dan DPRD serta Mapolres Lobar, Pihaknya menerjunkan personel mengantisipasi apabila terjadi unjuk rasa yang mengarah ke Mapolres maupun gedung pemerintah itu.
Untuk pengamanan aksi unjuk rasa ini, secara keseluruhan pihaknya menerjunkan sebanyak 300 orang, yang terbagi di Mapolres dan kantor Pemkab serta DPRD Lobar.
“Untuk pengamanan kita siapkan personel 300 orang, terbagi di Mapolres dan kantor DPRD dan Pemkab,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta bantuan dari TNI dan Brimob untuk pengamanan rencana aksi demo yang akan diadakan di sejumkah titik ini. Sebelumnya dari hasil informasi yang diperolehnya, bahwa aksi unjuk rasa di Gedung Pemkab maupun DPRD tidak ada aksi yang dilakukan di kantor pemerintahan itu. (her)
