KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyampaikan kekhawatiran serius terhadap pengurangan anggaran perbaikan atap Pasar Cakranegara yang dinilai tidak mencukupi untuk menangani kerusakan secara menyeluruh. Dalam rapat pembahasan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 antara dewan dengan TAPD baru-baru ini, disebutkan bahwa dana sebesar Rp400 juta hanya cukup untuk memperbaiki sebagian atap Pasar Cakra di bagian utara, sementara sisi selatan belum bisa ditangani pada tahun ini.
Perbaikan atap pasar tersebut dinilai sangat mendesak mengingat kerusakan yang terjadi telah menyebabkan air hujan masuk dan berpotensi merusak struktur bangunan secara keseluruhan. “Padahal ini sebenarnya tidak bisa ditunda. Kalau dibiarkan, hujan masuk dan membuat struktur di bawahnya semakin rusak,” ujar Irawan.
Awalnya, anggaran yang diusulkan mencapai Rp736 juta. Namun, angka tersebut dipangkas menjadi Rp400 juta dengan alasan keterbatasan waktu pelaksanaan, mengingat proses pengadaan untuk nilai di atas Rp400 juta harus melalui prosedur tender terbuka yang memerlukan waktu lebih panjang.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota dewan. Mereka mempertanyakan mengapa proyek perbaikan pasar tidak bisa ditenderkan, sementara proyek lain dengan nilai anggaran yang jauh lebih besar justru bisa. “Di RSUD Kota Mataram saja, ada peningkatan sarana prasarana senilai Rp10 miliar, dan itu bisa ditenderkan. Kenapa berbeda?” tanya politisi PKS ini.
Perbedaan kebijakan dalam proses pengadaan ini memunculkan dugaan inkonsistensi dalam perencanaan dan penentuan skala prioritas program. Menurut Irawan, urgensi perbaikan atap pasar semestinya menjadi prioritas karena menyangkut langsung kenyamanan dan keselamatan pedagang maupun masyarakat umum.
Selain soal pasar, anggota dewan dua periode ini juga menyoroti program penanggulangan banjir. Dia menilai bahwa indikator keberhasilan program pencegahan banjir selama ini belum jelas dan belum berbasis data yang terukur. “Banjir yang terjadi kemarin cukup mengejutkan. Pertanyaannya, apa indikator bahwa program pencegahan banjir kita berhasil? Rasio kawasan rawan banjir yang terlindungi, misalnya, berapa sebelumnya dan berapa targetnya di akhir tahun ini?” ungkap salah satu anggota dewan.
Irawan mengusulkan adanya indikator teknis yang lebih konkret, seperti penurunan jumlah titik genangan air berdasarkan tingkat curah hujan tertentu. “Kalau misalnya hujan 5 cm per hari, sebelumnya berapa titik banjir yang terjadi, dan setelah intervensi program itu turun jadi berapa? Itu yang harus kita ukur agar jelas keberhasilannya,” katanya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini menegaskan bahwa keberhasilan program, terutama yang menyangkut bencana seperti banjir, harus dilihat melalui indikator yang terukur dan transparan. Dia berharap agar ke depan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur bisa lebih tepat sasaran, terencana, dan didukung data yang valid. (fit)
