Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa mengaku belum bisa melaksanakan sensus perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Hal tersebut karena anggaran yang dimiliki sangat terbatas.
“Rencananya di bulan Februari sensus perusahaan sudah bisa kita lakukan, tetapi karena anggarannya terbatas sehingga rencana itu belum juga terealisasi hingga saat ini,” kata Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (HI-Jamsos) Disnakertrans Sumbawa, Suparno, kepada Suara NTB, Senin, 1 September 2025.
Ia menyebutkan, pelaksanaan sensus perusahaan sangat penting, karena fenomena yang terjadi saat ini rata-rata badan usaha cenderung hanya datang daftar. Bahkan ada salah satu badan usaha tersebut tidak memiliki karyawan hanya membuat perusahaan saja.
“Kita perlu sensus untuk memastikan kondisi rill di lapangan, karena sekarang ini kan banyak toko-toko yang beroperasi. Sementara saat ini kita tidak punya data 100 persen jumlah karyawan yang dimiliki, ” ujarnya.
Sensus yang dilakukan tersebut nantinya akan dilaksanakan sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan survei. Sensus tersebut juga bertujuan untuk memastikan angkatan kerja di Sumbawa sehingga pemerintah bisa mengambil langkah strategis terhadap masyarakat yang belum bekerja.
“Sensus ini kami anggap sangat penting, sehingga kita memiliki data rill jumlah angkatan kerja yang bekerja dan belum untuk kita lakukan intervensi lebih lanjut, ” jelasnya.
Disinggung terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Sumbawa, Suparno mengaku berdasarkan data saat ini tercatat ada sekitar 2.000 badan usaha. Dari jumlah tersebut yang rutin melaporkan karyawannya di kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan hanya sekitar 800 perusahaan saja.
“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan karyawan mendapatkan hak-haknya termasuk juga memaksimalkan serapan tenaga kerja lokal untuk bekerja bisa lebih maksimal,” tukasnya. (ils)
