Kota Bima (Suara NTB) – Anggaran mega proyek penanganan banjir di Kota Bima sebesar Rp300 miliar dari Bank Dunia melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) terancam hilang. Penyebabnya, proyek tahap II masih terkendala persoalan pembebasan lahan.
Wali Kota Bima, A. Rahman, mengungkapkan hal itu saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Mariamah sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bima di Aula Utama Kantor Pemkot Bima, pada Rabu, 3 September 2025 Menurut Rahman, Bank Dunia sudah memberi sinyal untuk memindahkan proyek tersebut ke daerah lain yang lebih siap.
“Proyek itu mau di-cut off, sudah ada keputusan dari Bank Dunia dipindahkan kepada daerah lain yang sudah siap, karena kita lamban bergerak,” ujarnya.
Rahman menyebut, ia berupaya keras mempertahankan bantuan tersebut. “Saya bertahan kemarin. Saya paksakan di rapat Vicon (video conference) itu, Bank Dunia tetap memberikan anggaran, agar anggaran sampai Rp300 miliar itu tidak akan pindah ke daerah lain,” katanya.
Ia mengingatkan, nilai anggaran ini sangat besar dan sangat penting bagi Kota Bima. “Rp300 miliar itu bukan angka yang kecil. Uang kita tidak ada karena sudah habis untuk bayar PPPK, belum lagi PPPK paruh waktu lagi. Makanya saya harap OPD ini kreatif. Kalau ke Jakarta pulang dengan program, harus cari terobosan,” tegasnya.
Rahman menegaskan akan menyelesaikan masalah pembebasan lahan dalam waktu dekat. “Saya minta waktu dua bulan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Kalau tidak selesai dalam dua bulan silakan di-cut off, pindah ke daerah lain yang sudah siap. Daerah lain itu sudah siap, lahan sudah ada. Tapi saya ngotot tidak boleh dipindahkan,” tandasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak, terutama pemerintah kelurahan dan kecamatan yang menjadi lokasi proyek. “Saya minta lurah, camat tempat proyek itu selesaikan (pembebasan lahan) sebelum dua bulan,” pintanya.
Selain proyek NUFReP, Kota Bima juga mendapat bantuan anggaran dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp250 miliar. Bantuan ini difokuskan pada program normalisasi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yakni Padolo dan Melayu.
Sementara itu, anggaran NUFReP tahap I dari Bank Dunia sekitar Rp236 miliar sudah digunakan untuk pembangunan drainase primer perkotaan. Untuk tahap II, proyek meliputi pelebaran Sungai Ntobo, Sungai Na’e, Sungai Te, serta pembangunan kolam retensi di Taman Ria dan Amahami. Namun, pengerjaannya masih tertahan karena masalah lahan.
Rahman mencontohkan perjuangan Pemkot Bima dalam merebut anggaran lain di tingkat pusat. “Saya melobi anggaran perbaikan jalan Amahami itu senilai 4 miliar, itu berebut dengan 500 sekian daerah. Idealnya Inpres kebutuhan jalan daerah se-Indonesia ini hanya Rp100 triliun, tapi yang ada hanya Rp4 triliun. Rp4 triliun ini direbut oleh 500 sekian daerah. Alhamdulillah kita dapat Rp30 sekian miliar,” paparnya.
Rahman menegaskan kembali, persoalan lahan harus segera dituntaskan. Jika tidak, Kota Bima akan kehilangan kesempatan emas membangun infrastruktur pengendalian banjir berskala besar. (hir)
