Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima merespons aksi blokade jalan yang dilakukan warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Senin, 8 September 2025. Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperjuangkan janji bantuan perbaikan rumah korban banjir ke pemerintah pusat.
“Jadi mereka ini datang menagih janji. Janji itu oleh Direktur Bencana BNPB pusat. Mereka akan dibantu uang sekitar Rp60 juta per unit rumah yang rusak total, yang hanyut. Ternyata sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya saat diwawancarai Suara NTB, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Irfan, sehari sebelum aksi blokade jalan, warga sempat menyampaikan rencana turun ke jalan melakukan demonstrasi. Ia kemudian menghubungi dan mengimbau agar aksi itu dibatalkan.
“Kemarin mereka mau demo, hadang jalan. Jadi saya telepon, gak usah demo. Besok datang ketemu saya. Makanya mereka datang didampingi oleh Camat, Kades. Saya undang dinas terkait, Dinas Perkim, Dinsos, BPBD,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, pemda bersama warga menyepakati langkah yang akan ditempuh. “Kesepakatannya, nanti kami akan urus janji itu ke pusat. Makanya saya tadi minta ke BPBD untuk siapkan semua persyaratan apa yang diminta oleh pusat itu, sehingga dana itu bisa cair,” tambahnya.
Selain menunggu realisasi dari pusat, Pemkab Bima juga menyiapkan opsi lain. Jika bantuan Rp60 juta per rumah tidak terealisasi, pemda berkomitmen menyalurkan dana cadangan daerah. “Kedua, kita akan siapkan dana cadangan dari pemerintah daerah kalau ini tidak berhasil,” tegas Irfan.
Meski demikian, ia belum bisa memastikan nominal bantuan dari daerah. “Belum, nanti kita lihat dulu. Yang jelas akan kita urus, berapa (nominalnya) nanti,” katanya.
Irfan menjelaskan, Pemkab Bima memiliki pos anggaran untuk penanganan bencana. Dana itu bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Dana bencana itu ada kita siapkan. Cuma bencana ini kan tidak bisa kita perkirakan. Sekarang kebakaran sudah berapa puluh titik (yang terjadi sepanjang tahun 2025). Jadi kita akan sesuaikan jumlah anggaran dengan jumlah korban (banjir) ini. Apalagi tahun ini masih ada empat bulan. Kita juga harus tetap keep anggaran itu antisipasi kalau ada bencana di empat bulan yang akan datang,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemda tidak akan tinggal diam. Jika bantuan dari BNPB pusat tidak cair, Pemkab Bima akan tetap mencari alternatif sumber anggaran. “Yang jelas kita sudah siapkan. Kalau tidak ada dana dari BNPB pusat, itu kita usahakan dari pemerintah daerah, walaupun jumlahnya tidak banyak. Tadi sudah saya hubungi teman-teman di Jakarta. Mereka sudah siap juga. Kalau berita tadi yang saya terima dari pusat, masih bisa diurus,” tandasnya.
Aksi blokade jalan warga Desa Nanga Wera menjadi puncak kekecewaan masyarakat pascabanjir bandang Februari lalu. Warga menuntut dua hal utama, perbaikan rumah yang rusak atau hilang, serta pemulihan infrastruktur pertanian. Kini, masyarakat menunggu realisasi janji pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. (hir)
