Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa menyiapkan lahan seluas 2.000 hektare untuk pengembangan lokasi budi daya garam dalam mendukung program swasembada garam nasional di Kecamatan Plampang.
“Kami sudah kirim surat ke Dirjen untuk program tersebut, kami juga sudah melakukan deliniasi lahan sesuai kebutuhan itu 2.000 hektare tinggal kita menunggu respon terkait usulan itu,” Kata Kadislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada Suara NTB, Rabu, 10 September 2025.
Dayat melanjutkan, berdasarkan hasil inventarisasi tercatat lahan tersebut didominasi milik masyarakat. Selain itu ada juga lahan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sekitar 700 hektare dan dalam waktu dekat akan segera dikoordinasikan dengan dinas pertanian.
“Nanti untuk lahan itu (LP2B) akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan Dinas Pertanian apalagi saat ini pemerintah juga tengah melakukan revisi terhadap RTRW,” ujarnya.
Dayat menyebutkan, dari luas lahan yang tengah dipersiapkan tersebut yang sudah terealisasi saat ini baru sekitar 119, 8 hektare. Sementara untuk total keseluruhan lahan potensial mencapai 2.000 hektare yang tersebar di Kecamatan Plampang.
“Jadi, saat ini yang sudah tergarap baru 118 hektare dengan potensi produksi mencapai 5.363,00 ton yang tercatat hingga akhir tahun 2024 lalu,” jelasnya.
Terhadap lahan potensial tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kelompok untuk memanfaatkan potensi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan mencari investor yang akan mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan terus berupaya mencari pengelola lahan potensial untuk tambak garam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat bagi daerah,” tukasnya.
Disinggung terkait harga, Dayat menyebutkan harga yang berlaku saat ini belum normal, tetapi pemerintah tetap akan mencari solusi terbaik agar garam lokal ini bisa menjadi primadona di daerah sendiri. Pemerintah pun saat ini sudah membentuk koperasi untuk meningkatkan nilai ekonomis garam petani.
“Salah satu contoh koperasi garam di Labuhan Kuris sudah bisa membeli garam petani hingga Rp1.650 per kilogram dan mengolahnya menjadi garam kemasan ber-SNI yang dijual hingga Rp7.000 perki kilogram pola ini yang akan terus kami dorong,” tukasnya. (ils)
