Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus menggenjot upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah strategi lintas sektor disiapkan untuk mempercepat pembangunan manusia.
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi prioritas utama. “IPM merupakan tolok ukur penting yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan IPM adalah prioritas utama pemerintah daerah. Karena itu, peningkatannya harus menjadi fokus bersama,” terangnya, Jumat, 12 September 2025.
Ia mengakui, capaian IPM Kabupaten Bima saat ini masih berada di posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab dengan kerja nyata. Meski begitu, berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, IPM Bima terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, hanya saja pemerataan masih menjadi pekerjaan rumah.
“Tentu ini menjadi cambuk sekaligus tantangan bagi kita semua. Saya berharap ke depan Kabupaten Bima tidak boleh hanya puas di posisi bawah. Kita harus mampu bangkit, bekerja lebih keras, dan berkomitmen penuh agar IPM Kabupaten Bima dapat menembus minimal tiga besar di tingkat provinsi. Target ini bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata dari cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bima secara menyeluruh,” tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM Kabupaten Bima terus mengalami perbaikan. Pada 2022, IPM berada di angka 66,30 dan naik signifikan hingga mencapai 70,99 pada 2025. Kendati demikian, disparitas antarwilayah masih cukup tinggi.
“IPM bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata kondisi masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadikan data ini sebagai rujukan untuk merancang program yang tepat sasaran, terutama dalam mengatasi disparitas antarwilayah,” paparnya.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Bima menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus kebijakan diarahkan pada pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif. Sinergi lintas sektor juga diperkuat agar pembangunan lebih inklusif.
Wabup menekankan pentingnya kolaborasi. Menurutnya, peningkatan IPM tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga komunitas.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung hasil pembangunan, tidak hanya di kota, tetapi juga sampai ke desa-desa. Pemerataan manfaat menjadi kunci agar IPM benar-benar mencerminkan kualitas hidup seluruh warga Bima,” tutupnya.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Bima optimis percepatan pembangunan manusia dapat tercapai sesuai target, sehingga kualitas hidup masyarakat ke depan semakin baik, adil, dan merata. (hir)
