Bima (Suara NTB) – Fenomena badut jalanan mulai marak di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bima. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima menegaskan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan pendekatan humanis, bukan langkah represif.
Salah seorang badut yang ditemui Suara NTB di area ritel modern Tente mengaku berasal dari Desa Kelampa, Kecamatan Woha. Anak itu datang diantar kakaknya, lalu mulai mengamen sejak sore hingga malam. Ia mengaku yatim dan selalu menyerahkan uang hasil mengamen kepada ibunya.
“Masih sekolah. Kalau sore dateng ke sini, diantar sama kakak. Terus nanti dijemput lagi dekat-dekat jam 9. Mama dirumah, kalau bapak udah meninggal,” ujarnya saat ditanya Suara NTB, Kamis, 11 September 2025.
Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Tajuddin, menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) terkait persoalan ini. Ia menekankan pentingnya langkah persuasif.
“Kami sudah koordinasikan dengan kades, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Kesepakatan awal, kita lakukan pendekatan humanis dulu. Pengalaman di Kota Bima, ketika kadis sosial ambil sikap tegas, masyarakat justru marah dan mencaci. Insyaallah kita sikapi lebih lanjut,” ungkap Tajuddin saat dikonfirmasi, Jumat, 12 September 2025.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan pendataan lebih dahulu. Pemerintah desa diminta turun langsung untuk mengidentifikasi setiap anak yang menjadi badut jalanan. Hasil pendataan akan menentukan apakah mereka berhak masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial.
“Yang bersangkutan belum jelas identitasnya. Jadi desa harus lakukan pendataan dulu. Baru kita lihat, apakah masuk kriteria KPM atau tidak,” kata Tajuddin.
Ia juga menegaskan, penyaluran bantuan sosial ditentukan berdasarkan kategori atau desil kesejahteraan rumah tangga. Identifikasi yang jelas sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran.
“Bansos itu kan sesuai desil. Kita harus tahu dia masuk desil 1, 3, 7, atau 10. Kalau datanya belum ada, kita tidak bisa pastikan,” ujarnya.
Menurutnya, Dinsos berkomitmen menempuh langkah terukur. Pemerintah desa berperan besar dalam memastikan data valid, sehingga anak-anak rentan bisa segera mendapat perlindungan. “Makanya kita akan lakukan identifikasi dulu,” tutupnya.
Fenomena badut jalanan di Kabupaten Bima belakangan semakin mudah ditemui di jalan utama maupun area publik. Pemerintah berharap masyarakat ikut peduli agar anak-anak tidak terus terjebak dalam pekerjaan jalanan yang berisiko. (hir)
