SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mendorong pembangunan rest area di perbatasan wilayah Lombok Utara sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Lombok.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah rapat, di DPRD Kota Mataram belum lama ini. Muhtar menyoroti pentingnya perencanaan fasilitas umum di lokasi strategis, khususnya menyusul pemindahan sejumlah kantor dinas ke wilayah selatan.
“Ketika kita bangun Kantor Wali Kota, muncul gagasan tentang pentingnya rest area. Bukan hanya tempat istirahat, tapi juga ruang ekonomi masyarakat. Di Lombok Tengah saja, orang ramai mampir. Di sana hampir semua orang berhenti dan berinteraksi,” ujarnya.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, lokasi perbatasan antara kabupaten—seperti antara Lombok Utara dan Lombok Barat—sangat potensial dijadikan tempat singgah. Fasilitas seperti rest area dinilai dapat memberi banyak manfaat, baik dari sisi kenyamanan pengguna jalan maupun geliat ekonomi lokal.
“Misalnya di Tembolak, kita bisa tata dengan baik. Tanah di sisi kiri biasanya kosong atau berupa taman. Kalau ditata, itu bisa jadi tempat orang mampir, isi bahan bakar, beli air, atau sekadar beristirahat. Ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Selain alasan ekonomi, pembangunan rest area juga dinilai penting dalam mendukung mobilitas aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat, terlebih bila seluruh kantor dinas dipusatkan di satu wilayah.
“Kalau semua dinas pindah ke sini (wilayah selatan), maka akses dan waktu tempuh menjadi penting. Rest area bisa menjadi penopang bagi mobilitas yang meningkat.”
Gagasan ini juga dikaitkan dengan inisiatif nasional seperti Koperasi Merah Putih, yang dapat bersinergi dalam pengembangan kawasan strategis di Pulau Lombok. “Kalau nanti koperasi merah putih juga hadir, kita sudah siap dengan infrastruktur pendukung,” ujarnya.
Pihak pemerintah daerah pun membuka ruang kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang dan merealisasikan proyek ini. Asesmen sektoral dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang serta memastikan semua aspek—baik teknis, lingkungan, maupun sosial—diperhitungkan sejak awal.
“Ini perlu dipikirkan bersama. Jangan sampai kita didahului Lombok Barat. Kita harus jadi pelopor. Jadi kerja sama antar-OPD sangat diperlukan,” tegasnya. (fit)
