Bima (Suara NTB) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Bima mengakui masih kekurangan sarana penunjang untuk menjalankan sejumlah program literasi. Ketiadaan kendaraan operasional menjadi kendala utama, terutama dalam kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah.
Sekretaris DPK Bima, Basyirun, S.Pd.,M.Pd., mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal mendorong budaya literasi di tengah masyarakat. Beberapa program seperti Literasi Anak Sambil Wisata (Lasita) dan Iman dan Membaca di Hari Jumat (Mancaju) sudah berjalan secara bertahap.
Namun, keterbatasan transportasi membuat pelaksanaan program tidak bisa menjangkau semua sekolah. “Kekurangan dari program ini adalah belum adanya pengadaan kendaraan bus dari pihak dinas,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (15/9/2025).
Program-program literasi ini dirancang dengan metode “jemput bola”, yaitu menjemput siswa langsung dari sekolah masing-masing. Agar pelaksanaan program tetap berjalan, DPK saat ini bekerja sama dengan pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) untuk meminjam bus sebagai dukungan kegiatan Lasita.
Sementara itu, untuk program Mancaju, DPK menggunakan mobil yang tersedia. Namun, kapasitas kendaraan tersebut terbatas dan tidak mampu menjangkau semua sekolah.
“Kita jemput siswa-siswa itu. Namun, karena keterbatasan kendaraan, belum semua sekolah bisa kita akomodasi,” tambahnya.
Basyirun menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan menjadi sangat penting mengingat wilayah Kabupaten Bima yang luas. Banyak sekolah berada di pelosok, sehingga sulit dijangkau tanpa kendaraan dinas yang memadai.
Ia menyampaikan bahwa Dinas berencana mengajukan pengadaan satu unit minibus kepada Pemerintah Daerah. “Kita akan ajukan (pengadaan) minibus, seperti yang punya Pemda untuk antar jemput pegawainya itu,” bebernya.
Pengadaan kendaraan tersebut diharapkan bisa terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. “Pokoknya selama kepemimpinan Bupati baru ini, kita harapkan ada pengadaan kendaraan tersebut,” tegasnya.
Basyirun menilai bahwa ketersediaan kendaraan operasional tidak hanya soal kenyamanan. Kendaraan itu sangat menentukan efektivitas kerja dan seberapa luas jangkauan pelayanan Dinas ke masyarakat. “Kita ingin semua sekolah, termasuk yang jauh dari pusat kota, bisa merasakan manfaat dari program literasi ini,” pungkasnya. (hir)
