Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., mengajak pemerintah desa untuk memperkuat kolaborasi guna mengoptimalkan kontribusi pembangunan yang dimulai dari peran aktif masyarakat desa.
Bagi pemerintah, pembangunan desa bermakna sebagai fondasi pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah pemerintahan dengan sasaran akhir meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
“Membangun Desa merupakan prioritas utama, terutama dalam pengembangan infrastruktur meskipun dengan keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah lebih memilih untuk memaksimalkan potensi yang ada di Desa-desa daripada meningkatkan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Kusmalahadi, saat menghadiri HUT Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Senin, 15 September 2025.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung pembangunan di desa secara berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Di tengah banyaknya persoalan yang dihadapi daerah, baik dari infrastruktur, program sosial, kesehatan dan pendidikan, alokasi program anggaran kepada desa-desa menyesuaikan dengan prioritas dan dampak anggaran bagi masyarakat.
Ia meminta agar pemerintah di tiap desa, memiliki pandangan yang bijak dan mendalam dalam memahami permasalahan di masyarakat desanya. Alokasi program pada anggaran desa (DD dan ADD), ditekankan tidak hanya tepat aturan melainkan fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Kami juga mengajak untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun desa. Kepala Desa tidak dapat membangun desa sendirian tanpa dukungan dari perangkat desa, masyarakat, tokoh adat, budaya, dan pemuda. Sinergi dan kerja sama yang kuat antara semua elemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat,” sambungnya.
Wabup berharap, Desa Sambik Elen sebagai desa terluar KLU sekaligus desa perbatasan dengan Lombok Timur, tetap memberikan pelayanan maksimal. Letak geografis yang jauh dari pemerintah kabupaten, tidak lantas menjadi kendala dalam membangun ekonomi masyarakat.
“Melalui sinergi yang kuat dengan keterbatasan anggaran, kepala desa perlu mengubah mindset dan pola pikir masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga kedepannya bisa berkontribusi lebih baik,” tandas Wabup. (ari)
