KANTOR Cabang Dinas (KCD) Mataram-Lombok Barat (Malomba), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Kepala SMA/SMK di Mataram dan Lombok Barat pada Selasa, 16 September 2025.
Dalam rapat tersebut, KCD membahas isu-isu hangat belakangan ini yakni Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) hingga persoalan kinerja guru di sekolah.
Kepala KCD Malomba, Mujahidin di Mataram pada Selasa,16 September 2025 mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menyambung silaturahim serta membahas isu terkini.
Persoalan BPP yang menjadi isu hangat akhir-akhir ini juga dibahas oleh Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Menyangkut kisruh soal BPP, Mujahidin berharap dinas dapat segera memberikan solusi.
“Kalau kami selaku KCD menunggu arahan, menunggu regulasi yang akan terbit nantinya,” katanya.
Ia juga berharap, persoalan BPP tidak menghambat proses belajar-mengajar di sekolah. “Harapan kami di sekolah, pelaksanaan pembelajaran harus tetap terlaksana, program-program pembelajaran, ekstrakurikuler harus tetap jalan. Survive-lah dengan kondisi yang ada saat ini,” ujarnya.
Selain membahas BPP, rakor tersebut juga menyoroti ihwal kedisiplinan pegawai atau guru di sekolah. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari masing-masing kepala satuan pendidikan, kinerja guru dan tendik menurun. Â “Nah itu yang kita coba pompa kembali melalui kepala sekolahnya,” ucap Mujahidin.
Menurutnya, penurunan kinerja guru tidak lepas dari beragam faktor. Baik itu karena adanya persoalan pribadi, keluarga, dan kesejahteraan sebagai guru.
Oleh karena itu, Mujahidin mendorong kepala sekolah untuk menelusuri persoalan tersebut, sehingga dinas dapat memberikan solusi yang terbaik dan tepat tentunya. “Jadi kita harus tahu ketidakhadirannya kenapa, dan perlu kita gali akarnya,” terangnya.
Ia menambahkan, timbulnya sebuah persoalan di sekolah adalah efek domino akibat kesejahteraan guru yang belum terpenuhi. “Mungkin di sana banyak guru honorer yang belum terbayarkan. Kenapa dia belum terbayarkan, mungkin (soal) BPP yang belum (tuntas),” tutur Mujahidin.
Ia berharap, regulasi baru BPP segera diterbitkan, sehingga persoalan skema pembiayaan pendidikan semakin jelas. “Sehingga ada kejelasan terhadap sumbangan-sumbangan masyarakat ini agar bisa menopang dunia pendidikan. Berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh daerah dan sekolah,” pungkasnya. (sib)
