Mataram (Suara NTB) – Indeks penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Mataram masuk kategori sangat baik dengan skor 4,2. Predikat ini melampaui target nasional dengan skor 3,8.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram, Arifuddin menjelaskan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sedang melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Mataram. Dua model penilaian secara nasional dikhususkan untuk dua perangkat daerah yakni, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
Sedangkan, penilaian mandiri diharapkan 25 persen dari unit layanan pelayanan publik terdiri dari 39 perangkat daerah. Kemudian 50 kelurahan, 11 puskesmas dan 24 sekolah menengah pertama. “Tahapan ini kita sudah selesaikan tahap sosialisasi. Mereka akan mengisi bukti dukung yang diminta KemenpanRB,” terangnya.
Pasca melengkapi dokumen ditindaklanjuti dengan cek lapangan. Menurut Arif, indeks penyelenggaraan pelayanan publik ini penting, karena menjadi indeks kinerja utama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam misi ketiga tentang tata kelola pemerintahan akuntabel.
Ia menargetkan indeks penyelenggaraan pelayanan publik diangka 4,52 dari tahun sebelumnya mencapai 4,2 dengan predikat sangat baik. Predikat pelayanan publik diperoleh telah melampaui target nasional dengan skor 3,8. “Kami menargetkan indeks pelayanan publik kategori prima,” tegasnya.
Ia memahami bahwa tantangan dihadapi tidak mudah. Sebab, perangkat daerah harus melengkapi bukti seperti pembaharuan dokumen, surat keterangan, standar operasional prosedur, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.
Indeks pelayanan publik memiliki dampak karena mengacu pada indeks reformasi birokrasi, indeks tata kelola pemerintahan, dan lain sebagainya.
Apa perbedaan dengan penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman? Arif menjelaskan, penilaian yang dilakukan Ombudsman fokus pada kepatuhan penyelenggaraan publik, tetapi diubah menjadi maladministrasi. Lokusnya di Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RS.H.M. Ruslan,red) dan SMPN 7 Mataram.
Arif menargetkan indeks penyelenggaraan publik Kota Mataram, bisa mencapai kategori prima. (cem)
