WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha mengakui masih belum puas hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Di mana kemiskinan menurun 0,75 persen dari 12,65 persen menjadi 11,90 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tumbuh 4 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita 4 persen, kemudian penurunan kemiskinan dari 12,65 persen menjadi 11,90 persen atau 0,75 persen. Ini kan hasil kerja tahun anggaran tahun 2024, sementara tahun 2025 belum. Kalau melihat hasil itu, ya kalau puas dan tidak puas sih, ya kita belum puas, karena target kita ingin lebih besar di atas 1 persen, sementara ini 0,75 persen,“ tegas Wabup Lobar Hj. Nurul Adha dikonfirmasi, Jumat, 19 September 2025.
Wabup memiliki harapan besar untuk tahun 2025 nanti, ada peningkatan. Sebab Pemkab kerja keras untuk mengkoordinasikan seluruh OPD agar program-programnya terpusat mendasarkan perencanaan pada database kemiskinan. Yang sudah dikeluarkan pusat, Desil 1 yakni kemiskinan ekstrem dan miskin makro pada Desil 1 dan 2. Data ini pun mulai diverifikasi pada bulan September ini. “Jadi verifikasi data Desil 1 dan 2 itu sedang kita proses,” kata Una.
Kenapa kita harus verifikasi dan validasi (verval) ulang? karena kata dia, melihat faktanya data belum valid. Salah satu contohnya, pada Dinas Perkim ingin menyasar warga miskin ekstrem untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Dari anggaran Rp10 miliar, sasarannya 350 unit. Dari 350 data sasaran itu, ternyata setelah diverval yang layak hanya 95 sasaran.
“Cukup jauh kan, inilah fakta yang kemudian Pak Bupati meminta semua diverifikasi, supaya punya data yang valid dan semua OPD itu harus mendasarkan pada data tersebut,” imbuhnya.
Kalau sudah seperti itu, lanjut dia, maka semua program harus mengacu pada data miskin Desil 1 dan 2. OPD tidak boleh keluar dari itu atau meraba-raba, sebab harus sudah jelas data dan petanya yang diselesaikan Desil 1 dan 2.
Untuk miskin ekstrem ini, mereka tergolong sudah tidak punya daya upaya atau sulit naik kelas, sehingga cara intervensinya dengan langsung memberikan bantuan yang dibutuhkan.
Sementara warga miskin makro yang jumlahnya besar, jika tidak ditekuni untuk penanganannya, jangan sampai jatuh ke miskin ekstrem.
“Oleh karenanya pemberdayaan Kita harus lebih kuat pada 11,90 persen ini, harus dikencangkan lagi supaya terjadi perputaran sehingga naiklah (keluar dari kemiskinan),” imbuhnya.
Karena itu ia selaku Ketua Forum Percepatan Penurunan Kemiskinan, telah menyusun konsepnya bersama Bappeda untuk menjadi peta jalan bagi semua OPD mengacu pada konsep kerjanya.
“Kalau ada OPD tidak mengacu pada ini, ya kita paksa harus ikut pada konsep yang sudah kita buat untuk tahun 2026,” imbuhnya.
Dalam konsep itu juga ada koordinasi antar OPD. Hal ini dilakukan karena anggaran penanganan kemiskinan cukup besar, bahkan kata Bupati andai uang ini dibagi semua ke warga maka selesai persoalan ini. “Tapi bukan seperti itu cara kerja kita, yang ingin dilakukan Pak Bupati kita ingin lakukan pemberdayaan dan seterusnya, sehingga warga secara mau keluar dari kemiskinan itu,” sambungnya.
Termasuk NGO yang ingin berkontribusi di Lobar harus ada komunikasinya, jangan sampai bekerja di masing-masing kamar. Kemudian tumpang tindih yang dikerjakan, sehingga harus ada koordinasi. Pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemprov NTB, dengan memberikan Dua Desa yakni Belongas dan Taman Ayu yang nantinya fokus digarap menjadi berdaya. “Nanti kita bagi-bagi, PKK mau garap mana, GOW mana, terus Baznas mana. Sampai kita ada indikatornya bersama sejahtera dari desa,”pungkasnya. (her)
