SEJUMLAH Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dan alat elektronik menjadi temuan BPK, lantaran fisiknya aset-aset ini masih dikuasai oleh sejumlah oknum mantan anggota DPRD Lombok Barat (Lobar). Pihak Sekretariat DPRD pun beberapa kali mendatangi oknum DPRD ini untuk meminta aset itu dikembalikan, namun belum ada tindak lanjut.
Sekretaris DPRD Lobar Syahrudin dikonfirmasi akhir pekan kemarin mengungkapkan temuan ini ada 48 aset tercatat di Simda tapi secara dokumen tidak ada. Di antara temuan itu, tinggal beberapa aset, terdiri dari dua unit kendaraan masing-masing satu unit roda dua dan roda empat serta beberapa unit laptop.
Pihaknya pun sudah menelusuri keberadaan aset ini. Pihaknya juga sudah minta backup dari Satpol PP untuk menagih barang tersebut. Aset-aset ini masih ada di sejumlah oknum mantan anggota DPRD. Dan ada juga dikuasai pihak warga yang sebelumnya aset berupa kendaraan roda empat ini juga dipakai oleh oknum anggota DPRD.
“Mobil  MVP dan sepeda motor serta laptop ada masih di mantan anggota, masih dikuasai mereka. Dan ada juga Kendaraan yang sebelumnya di mantan dewan, tapi sekarang dikuasai warga. Kami sudah tiga kali turun,” ungkapnya, Minggu, 21 September 2025.
Pihaknya pun baru-baru ini turun ke mantan anggota DPRD menagih barang ini. Dan ia diceritakan perihal kronologi dari mobil dan kendaraan roda dua tersebut. Kendaraan ini awalnya dipakai oleh mantan anggota DPRD, lalu diambil dan dikuasai lagi oleh mantan anggota DPRD. Dan kendaraan itu pun berpindah, sempat dipakai untuk operasional desa. Dan pada pemerintah waktu itu, diminta agar barang itu dihibahkan. Namun hingga saat ini belum ada surat hibahnya. Pihaknya sempat ingin diberikan barang itu oleh warga ini, namun tidak jadi sampai sekarang. “Sampai jadi temuan,” imbuhnya.
Begitupula soal kendaraan motor, yang juga masih dipegang oknum mantan anggota DPRD. Dari kronologis yang disampaikan mantan anggota DPRD itu, kendaraan ini diselamatkan karena diduga digadai oknum pejabat. Pihaknya pun ingin menebus kendaraan itu.
Dalam hal ini Sekretariat DPRD sedang membuat kronologis dari persoalan aset ini untuk disampaikan ke pimpinan. Hal ini menjadi tindaklanjut dari arahan Bupati Lobar untuk menindaklanjuti temuan BPK ini. “Ini tanggung jawab moril kami, dan ini masalahnya. Ansih bukan semata-mata kami tidak berbuat,” tegasnya.
Intinya pihaknya telah mengetahui kronologis dari aset ini dan ada langkah-langkah yang dilakukan. “Kami akan turun lagi,” janjinya.
Persoalan temuan ini harus diselesaikan, sebab dampaknya fatal bagi jajarannya. Akibat temuan lama atau lawas BPK RI di Sekretariat DPRD, terkait persoalan Barang Milik Daerah (BMD) berdampak terhadap jajaran Sekretariat DPRD. Di mana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya, temuan lama ini belum bisa dituntaskan.
Ia menyebut, jumlah pegawai ASN di lingkup sekretariat sebanyak 51 orang, mulai dari staf hingga eselon II. Mereka ini yang berhak mendapatkan TPP pada bulan Juli, Agustus dan September. Namun,  TPP belum diterima jajarannya. Mereka ini ada yang menjadi tukang sapu, dan lainnya, belum mendapatkan TPP, sehingga sedikit berpengaruh terhadap penghasilan. (her)
