Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mengakui belum mampu menangani seluruh permasalahan sampah di daerahnya. Keterbatasan armada, personel, dan infrastruktur tempat pengolahan sampah menjadi kendala utama, yang pada akhirnya berkontribusi menyebabkan bencana banjir.
Menjawab Suara NTB, Senin, 22 September 2025, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, H. Supardi, menjelaskan meskipun bukan satu-satunya penyebab, sampah merupakan faktor utama yang memperparah banjir. Sampah tersebut seringkali tidak berasal dari lokasi kejadian, melainkan terbawa arus dari daerah hulu dan menyumbat saluran air.
“Banyak upaya sudah dilakukan. Hanya saja belum mampu pemerintah menangani masalah sampah di semua daerah di Lotim. Penyebabnya adalah keterbatasan armada dan personel. Tidak ada juga tempat pengolah sampah,” jelas Supardi.
Ia mencontohkan lokasi di depan Hospital Apitaik yang kerap mengalami luapan banjir. Meski sudah dilakukan normalisasi, sampah yang terbawa arus saat hujan deras kembali menyebabkan penyumbatan dan banjir berulang.
Data dari DLH Lotim menunjukkan betapa minimnya infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat desa. Dari total 254 desa dan kelurahan, hanya 35 desa yang memiliki bank sampah. Sementara itu, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) hanya terdapat di 14 desa, dan tidak semuanya aktif beroperasi.
Di tingkat kabupaten, Pemkab Lotim hanya memiliki satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Ijobalit, serta dua unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan satu unit penambahan baru di Sembalun.
Aspek lain yang menjadi persoalan adalah armada pengangkut sampah. Hanya 45 desa yang memiliki armada dan dapat langsung membuang sampah ke TPA Ijobalit. Jumlah ini dinilai sangat kecil untuk melayani seluruh wilayah Lotim.
Armada milik Pemkab Lotim sangat terbatas. Saat ini, layanan pengangkutan sampah hanya dapat menjangkau 35 desa. Kerja sama dengan program Dapur MBG (Masak Bersama Grup) yang membutuhkan penanganan sampah dapur semakin menambah beban.
“Memang ada tambahan lima unit armada, tapi armadanya yang rusak ada empat unit sehingga belum maksimal,” tambah Supardi.
Menghadapi kondisi ini, Supardi menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran air atau di pinggir sungai.
Selain itu, penanganan saluran air juga tidak bisa menjadi tanggung jawab DLH saja. Supardi berharap adanya sinergi dan penanganan serius dari dinas-dinas terkait lainnya untuk bersama-sama mencegah terulangnya bencana banjir di masa depan.
Pemkab Lotim terus mendorong setiap desa untuk mengelola sampah mandiri dengan menyediakan tempat pembuangan atau pengolahan sampah, mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah kabupaten. (rus)
