Praya (Suara NTB) – Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) termasuk salah satu daerah di NTB yang banyak menghadapi gugatan sengketa informasi publik. Di mana dalam setahunnya ada puluhan gugatan atau pemohon sengketa informasi publik yang melibatkan lembaga maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng yang ditangani Komisi Informasi (KI) NTB.
Demikian diungkapkan Komisioner KI NTB Suaeb Qury, S.HI., di Praya, Senin, 22 September 2025 Berbicara di acara Forum Kehumasan Poltekpar Lombok di de Balen Soultan Lombok kampus Poltekpar Lombok, Suaeb mengatakan banyaknya pemohon informasi publik tersebut menunjukkan minat yang tinggi masyarakat Loteng akan informasi. Khususnya informasi yang berkaitan dengan kepenting publik, seperti informasi program pembangunan hingga anggaran pembangunan yang ada.
Selain mendorong Pemkab Loteng untuk menyiapkan informasi yang memang dibutuhkan publik secara lebih terbuka, pihaknya juga mendorong Pemkab Loteng membentuk komisi informasi kabupaten. Sebagai salah satu instrumen yang mendukung keterbukaan informasi publik di daerah.
“Melihat banyaknya pemohon informasi publik, kita dorong agar Loteng juga punya komisi informasi kabupaten,” ujarnya.
Keberadaan KI Kabupaten tersebut penting dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah dalam hal penyediaan informasi publik. Supaya masyarakat juga bisa terbantu dalam memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Demikian halnya pemerintah daerah juga terbantu dalam menyediakan informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Suaeb mengatakan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, pemerintah atau badan publik diharuskan untuk memberikan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Selama informasi tersebut memang boleh diketahui atau dikonsumsi oleh publik. Karena ada juga informasi yang sifatnya dikecualikan. Dalam arti tidak boleh disampaikan ke publik. “Jadi badan publik itu harus memberikan informasi kepada publik. Kecuali infornasi yang memang dikecualikan untuk disampaikan kepada publik,” imbuhnya.
Kehadiran KI kabupaten penting untuk bisa mengawal hal itu. Supaya informasi yang memang harus disampaikan kepada publik bisa tersampaikan kepada publik. Begitu pula sebaliknya, informasi yang dikecualikan bisa tetap terjaga. Pada akhirnya perlahan Loteng bisa menjadi daerah yang lebih informatif ke depannya. (kir)
