KONDISI perekonomian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dilaporkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan pada triwulan II tahun 2025. Yakni dari 5,4 pada triwulan I menjadi 3,8 pada triwulan II. Melihat kenyataan itu, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman mendesak pemerintah segera realisasikan belanja daerah.
Menjawab Suara NTB, Kamis, 25 September 2025, Lalu Hasan Rahman, menyebut, salah satu penyebab melemahnya ekonomi karena lambatnya realisasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur serta penundaan belanja pemerintah daerah.
Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini menilai bahwa pemerintah terlalu fokus pada pelunasan utang jatuh tempo, sehingga dana belanja yang seharusnya memutar roda ekonomi justru “diparkir”.
“Jangan ada dana pemerintah yang hanya diparkir seperti dalam bentuk deposito. Segera cairkan dan realisasikan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Proyek yang sudah dikerjakan pihak ketiga juga harus segera dibayar,” tegasnya.
Ia optimis, memasuki triwulan III 2025, perekonomian Lotim bisa kembali bangkit, bahkan tumbuh lebih dari 5 persen. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada triwulan I, terutama karena adanya bantuan sosial sebesar Rp 40 miliar yang langsung disalurkan ke masyarakat.
Saat ini, Pemkab Lotim telah menyiapkan dana bantuan sosial untuk pelaku UMKM sebesar Rp 20 miliar. Dewan mendorong agar bantuan ini segera direalisasikan demi mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor riil.
Selain itu, sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan sosial dari pemerintah pusat juga diyakini akan memberi dampak positif besar terhadap ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum ada laporan yang jelas mengenai progres pelaksanaannya.
“Selama ini prinsip belanja pemerintah masih menunggu pesanan. Kalau tidak ada permintaan, tidak dicairkan. Kita harap di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih cerdas dan responsif,” imbuhnya.
Diketahui dalam wkatu dekat, DPRD Lotim akan mengesahkan Perda APBD Perubahan. Lalu Hasan menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda belanja. Ia mendesak agar seluruh OPD segera bergerak mengeksekusi anggaran, terutama dalam sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Lotim seperti pertanian.
“Rata-rata SPPG mengelola anggaran Rp 1,5 miliar. Ini berpotensi besar memberikan efek positif kepada petani. PDRB kita dari sektor pertanian bisa jauh meningkat, karena struktur ekonomi Lotim memang masih didominasi oleh sektor ini,” jelasnya.
Program MBG juga dinilai sangat strategis bagi daerah agraris seperti Lotim. Tidak seperti daerah perkotaan, Lotim memiliki lahan yang cukup luas untuk mendukung kebutuhan bahan baku program tersebut. Ia menyebutkan bahwa saat ini darat dan laut mulai menunjukkan geliat usaha baru sebagai pemasok dapur MBG.
“OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Perdagangan, dan Kelautan-Perikanan harus siap. Jangan ada lagi alasan dana tertahan. Keran-keran anggaran harus segera dibuka agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” demikian pungkasnya. (rus)
