WARGA Kota Mataram kembali mengeluhkan kelangkaan dan melonjaknya harga gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang kini menembus harga Rp25.000 per tabung. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak serius pada kehidupan rumah tangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengandalkan gas untuk kebutuhan harian.
Dalam pantauan dan pengakuan sejumlah warga, harga gas melonjak dari harga normal Rp17.000–Rp18.000 menjadi bervariasi antara Rp22.000 hingga Rp25.000. Bahkan, di beberapa tempat, warga menyebut bahwa stok gas sama sekali tidak tersedia.
“Sekarang bawa gas kosong itu harus keliling ke mana-mana. Kadang ada, tapi harganya sudah naik lagi. Yang bikin sedih, kalau ada pun dijual Rp25.000,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin.
Fenomena ini tak hanya memberatkan ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan seperti pedagang gorengan dan makanan ringan lainnya. Mereka terpaksa membeli gas dengan harga tinggi demi bisa tetap berjualan, meskipun keuntungan yang diperoleh sangat minim.
“Usaha kecil seperti jual gorengan kan keuntungannya tidak seberapa. Tapi tetap dibeli gas Rp25.000 demi pelanggan. Kasihan mereka, demi sesuap nasi harus dipersulit karena kelangkaan gas,” tambahnya.
Mirdiati mempertanyakan mengapa kelangkaan bisa terjadi jika kuota gas untuk Kota Mataram sebetulnya tersedia. Dia menduga ada permasalahan dalam distribusi atau bahkan kemungkinan adanya praktik penimbunan.
‘’Jatah untuk kota ini ada. Tapi kenapa bisa langka? Apakah ada penimbunan? Apakah disimpan untuk memperkaya diri sendiri? Kita tidak tahu,” ucapnya.
Mirdiati mendorong pemerintah turun tangan langsung memeriksa distribusi elpiji di lapangan, termasuk melakukan operasi pasar dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menimbun. “Pemerintah harus turun langsung ke pasar, lihat di mana letak hambatannya. Jangan sampai harga gas sampai Rp30.000. Matilah masyarakat kita,” katanya.
Sebagai bentuk antisipasi agar distribusi lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan antarwilayah, warga mengusulkan agar tabung gas 3 kilogram dibedakan warnanya berdasarkan kabupaten/kota. Hal ini diyakini bisa mencegah alokasi jatah gas suatu daerah dialihkan ke wilayah lain secara ilegal.
“Kalau bisa, tabung gas untuk Kota Mataram diberi warna khusus, dibedakan dari daerah lain seperti Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara. Supaya jelas jatahnya tidak dialihkan ke daerah lain.”
Politisi Partai Gerindra ini meminta Dinas Perdagangan Kota Mataram dan instansi terkait lainnya segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jalur distribusi gas subsidi. Mereka berharap pemerintah segera menindaklanjuti keluhan masyarakat sebelum kondisi semakin parah.
“Kami berharap dinas perdagangan segera turun. Jangan sampai kelangkaan ini membuat warga kembali ke zaman pakai kayu. Sekarang kayu pun susah, minyak tanah juga sulit, kompor minyak langka. Gas satu-satunya harapan,” pungkasnya. (fit)
