Giri Menang (Suara NTB) – Hasil uji laboratorium makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Selat Narmada yang diduga memicu keracunan makanan siswa beberapa waktu lalu telah keluar dan diterima Pemkab Lobar. Hasilnya, pada salah satu makanan diduga ditemukan bakteri E-coli.
Pihak Pemkab melalui Satgas MBG pun telah melakukan langkah cepat, memanggil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyikapi sejumlah persoalan MBG beberapa waktu terakhir, termasuk dugaan keracunan makanan di Lembar Rabu, 24 September 2025 lalu.
Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha yang dikonfirmasi media, Jumat, 26 September 2025 mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan hasil uji laboratorium MBG yang diperiksa diduga penyebab keracunan makanan anak-anak di Selat beberapa waktu lalu.
“Seminggu yang lalu, sudah saya terima laporan hasil uji laboratorium, ada salah satu makanan (MBG) itu mengandung E-coli,” kata Wabup, Jumat, 26 September 2025. Menurutnya, E-coli ini ada dalam Air. Ataupun kalau ada makanan diolah menggunakan air, kemungkinan bisa mengandung E-coli. Namun kalau lauk tahu yang sudah diproses masak (pemanasan), mendidih dan digoreng, tentu bakteri itu akan mati.
“Jangan-jangan anak-anak begitu selesai makan MBG, minumnya air kurang higienis, itu juga jadi titik permasalahan. Sehingga penting SPPG ini koordinasi dengan sekolah sasaran,” imbuhnya.
Sedangkan untuk kejadian di Lembar, tim Dikes telah turun mengecek lokasi dapur MBG di Lembar dan mengambil sampel makanan untuk diuji Laboratorium. Hasilnya akan diketahui seminggu kemudian.
Langkah tindak lanjut selanjutnya menyikapi sejumlah kejadian ini, Ketua Satgas MBG dalam hal ini Asisten I juga telah memanggil semua SPPG. “Ketua satgas sore ini (kemarin red) rapat memangil semua SPPG supaya antisipasinya lebih cepat,” tegas UNA, sapaan akrab Wabup Lobar ini.
Termasuk melibatkan Dinkes untuk kontrol dan pengawasan. Sebab dengan adanya temuan kandungan E-coli pada makanan MBG itu tentu kontrol harus diperkuat dan ditingkatkan.
Selama ini, kata Wabup, SPPG ini begitu diberikan izin oleh BGN tidak ada koordinasi dengan Pemkab. Oleh karena dengan adanya satgas SPPG MBG ini, mereka harus melapor ke Pemkab. “Jangan ketika ada masalah saja baru minta dikontrol, baru koordinasi. Harusnya kalau komunikasi bagus, semua bisa diantisipasi,” imbuhnya.
Dalam hal pengawalan program nasional MBG ini, Pemkab telah gerak cepat mengikuti arahan pusat untuk membentuk Satgas SPPG MBG. Di satgas ini sejumlah OPD terlibat, di antaranya Dikes, OPD lain, Bidang Kesra dan semua SPPG. (her)
