Giri Menang (suarantb.com) – Sebanyak 503 unit rumah kumuh atau tidak layak huni di Lombok Barat ditangani tahun ini. 503 unit rumah ini berasal dari keluarga dengan kategori miskin ekstrem. Data penerima telah dilakukan validasi dan sinkronisasi. Dari 503 unit tersebut, 150 diantaranya bantuan dari Pemerintah Pusat melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Ada juga dari program DPRD dan Baznas Lobar.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lobar, Lalu Najamudin menyebutkan, total rumah kumuh yang ditangani 503 unit bersumber dari APBD 350 unit, sisanya dari BSPS 153 unit. Ada juga dari program DPRD serta BAZNAS. “Sehingga totalnya 503 unit lebih,” sebut Najamudin, akhir pekan kemarin.
Penanganan 350 rumah masuk pada anggaran APBD murni, namun dari 350 tersebut 95 yang layak memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi lapangan. Karena data acuan awal bersumber dari Regsosek, sedangkan acuan saat ini DTSEN. Sehingga yang dikerjakan pada APBD murni sebanyak 95 unit tersebut.
Dari 95 unit rumah yang dikerjakan itu,ada beberapa yang sudah selesai ditangani. Sedangkan sisa dari 350 tersebut, terdapat 255 unit dialihkan ke APBD perubahan. “Sisanya Kita geser ke APBD perubahan, pendataan ulang, ini kita eksekusi di perubahan ini,” imbuhnya.
Data penerima ini sendang diverifikasi dan segera dibuatkan SK. Data penerima pun BNBA masuk pada APBD dan dikoordinasikan atas persetujuan Desa bahwa warga layak menerima bantuan.
Pihaknya menunjuk fasilitator yang berkoordinasi dengan desa. Tak sampai di situ, untuk memastikan data benar-benar valid, timnya pun turun langsung mengecek kondisi faktual dari warga penerima bantuan rumah ini. “Yang betul-betul sasarannya miskin ekstrem sehingga kenapa yang layak 95 itu karena memang betul-betul di verifikasi dan validasi (verval),” ujarnya. Rumah warga yang tidak layak dibantu, karena kondisinya bagus, itu dikeluarkan dari data penerima.
Besaran bantuan rumah kumuh ini, ada dua kategori. Kategori peningkatan sebesar Rp20 juta, sedangkan yang pembangunan baru Rp35 juta. Para Penerima bantuan ini tersebar hampir di seluruh kecamatan, namun tidak merata. Tergantung dari kondisi hasil pendataan. Namun ia memastikan kawasan miskin ekstrem seperti daerah pesisir sudah termasuk dalam data penanganan. “Memang sasaran utamanya miskin ekstrem,” sambungnya. (her)
