Mataram (Suara NTB) – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol Jakarta pada akhir pekan lalu, melahirkan dualisme kepengurusan. Satu kubu Mardiono dan kedua kubu Agus Suparmanto. Kedua kubu sama-sama saling mengklaim diri sebagai Ketua Umum yang sah terpilih secara aklamasi pada Muktamar.
Menanggapi dinamika politik internal partai berlambang Kabah tersebut. Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir yang hadir di lokasi acara mengatakan suasana panas sudah mulai terjadi ketika Mardiono sebagai Plt Ketua Umum naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan.
Di tengah pidato itu, peserta muktamar yang diduga dari kubu Agus Suparmanto melakukan provokasi dengan berteriak “ketua baru”. Juga ada yang berteriak “perubahan-perubahan”. “Yang bilang itu saya patut menduga dari pendukung Agus (Agus Suparmanto, Red),” tutur Muzihir terkait suasana Muktamar.
Ditengah situasi yang tidak kondusif, kubu Mardiono menggelar pemilihan ketua umum yang dihadiri 28 DPW se-Indonesia. Mereka sepakat secara aklamasi memilih Mardiono sebagai ketua umum. Momen itu digelar sekitar pukul 22.00 WIB.
DPW PPP NTB pun bersama DPC kompak memberikan dukungan kepada Mardiono. Bersama 28 DPW, Muzihir memilih Mardiono secara aklamasi. “Kami sepakat memilih Pak Mardiono sebagai ketua umum,” ujar Muzihir.
Disampaikan, aklamasi diikuti 28 DPW dari total 38 DPW se-Indonesia. Adapun 10 DPW lainnya berada di kubu Agus Suparmanto. Sehingga secara AD/ART partai, jelas Muzihir, Mardiono sudah sah terpilih sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030.
“Karena dipilih mayoritas pemilik suara. Termasuk kami PPP NTB totalitas mendukung Pak Mardiono,” tegas Muzihir pada Senin, 29 September 2025.
Diakuinya, kubu Agus Suparmanto di sisi lain juga mengklaim terpilih secara aklamasi oleh muktamirin. Meski demikian, sambung Muzihir, pencalonan Agus yang bukan kader partai Ka’bah dinilai melanggar AD/ART partai. Sebab dalam AD/ART disebutkan seseorang bisa mencalonkan diri jika pernah jadi pengurus DPP PPP minimal satu periode. Atau pernah menjadi ketua DPW PPP.
“Dia kan bukan kader dan belum pernah jadi pengurus. Bagaimana bisa mencalonkan diri jadi ketua umum,” cetus Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Meski demikian, pihaknya belum bisa mengklaim sepenuhnya siapa ketua umum PPP. Sebab ujung-ujungnya yang akan mengesahkan kepengurusan adalah Kementerian Hukum RI.
“Sekarang kita tunggu keputusan pengesahan menteri hukum. Kubu siapa yang mau disahkan,” tuturnya.
Pihaknya pun berharap agar tidak sampai terjadi dualisme, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Yaitu antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. “Yang saya takutkan jangan sampai terjadi dualisme. Kalau kami di NTB Insya Allah tetap solid dan kompak,” pungkas Muzihir. (ndi)
