Selong (Suara NTB) – Mantan Bupati Lombok Timur (Lotim) dua periode, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, angkat bicara menanggapi kisruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, masalah dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini muncul karena dilaksanakan secara sentralistik, tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Negara semestinya jangan hanya urus persoalan ayam goreng.
Kepada Suara NTB, Amaq Asrul—sapaan akrab Ali Bin Dachlan—menyatakan bahwa program MBG dinilainya tidak sejalan dengan semangat “Asta Cita” yang dicanangkan presiden. Meski memiliki tujuan jangka panjang yang bagus, implementasinya dinilai kurang tepat.
Sifat sentralistik dalam pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan mengandalkan vendor besar, dapur umum, serta agregator ekonomi jelas kurang mengena. Pasalnya, pola sentralistik tersebut akan menghilangkan berkembangnya potensi sumberdaya lokal.
“Pelaksanaan program MBG ini selama ini tidak melibatkan masyarakat. Tidak semestinya negara ini ikut mengurus persoalan remeh temeh seperti urusan ayam goreng untuk siswa,” ujar Amaq Asrul, Senin, 29 September 2025.
Ali BD menegaskan program ini seharusnya diserahkan langsung ke sekolah untuk dikelola, misalnya melalui kantin-kantin sekolah. Bukan, katanya, dikerjakan oleh para pelaku bisnis yang notabene merupakan mantan tim pemenangan. Ia menekankan bahwa MBG bukanlah program balas jasa kepada tim sukses.
Dia juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program ini, yaitu Rp 99 triliun pada tahun 2025 dan rencana kenaikan menjadi Rp 355 triliun pada 2026. Anggaran sebesar itu, menurutnya, seharusnya bisa diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. “Tidak seperti sekarang, bersifat sentralistik dan tidak melibatkan daerah sama sekali,” tegasnya.
Amaq Asrul meyakini bahwa berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan MBG bersumber dari model pengelolaan yang sentralistik tersebut. Ketidaklibatan daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan eksekusi program dinilainya sebagai akar permasalahannya.
Sifat pemerintahan yang sentralistik ini akan menimbulkan ketidakmandirian daerah, yakni daerah akan menjadi semakin tertinggal. Hal ini karena akibat partisipasi masyarakat yang terbatas. Sentralisasi yang memperlihatkan dominasi pemerintah pusat ini membuat pemerintah lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini juga. Isa berakibat mengikis eksistensi daerah. (rus)
