Giri Menang (Suara NTB) – Dana Transfer ke Daerah (TKD) ke Lombok Barat (Lobar) dikurangi sebesar Rp305 miliar. Akibatnya proyeksi dana transfer tahun 2026 pun turun dari sebelumnya APBD 2025 sebesar Rp1,611 triliun lebih, namun di tahun 2026 dialokasikan hanya Rp1,306 triliun. Selain TKD, Dana Desa (DD) juga dipangkas Rp20 miliar sehingga dikeluhkan dari para kepala desa (kades).
Kades Golong, Kecamatan Narmada H. M. Zainudin menerangkan bahwa untuk DD dipangkas secara nasional dari informasi yang diperolehnya sekitar Rp20 triliun. Untuk Desa Golong diperkirakan Rp200 juta yang akan dikurangi, termasuk di desa lain di Lobar kemungkinan angkanya tidak jauh beda.
Namun pihaknya menerima saja apa yang menjadi kebijakan pusat, sebab baginya sedikit anggaran yang dikelola, maka pertangungjawabannya pun tidak terlalu banyak. “Tinggal kita lobi program ke Pemkab, pemprov dan pusat,” imbuhnya.
Pihaknya sejak awal melakukan upaya lobi program ke Pemkab Lobar maupun Pemprov NTB. Seperti tahun ini pihaknya mendapat lima program, yang sudah berjalan dua program. “Tinggal tiga program,” ujarnya. Bentuk programnya, berupa Infrastruktur Irigasi, rabat jalan lingkungan, jembatan dan aspal lapen.
Program yang dikerjakan desa pun otomatis dikurangi dampak pemangkasan DD ini. Pihaknya akan menyesuaikan program yang telah direncanakan pada APBDes. “Kita akan sesuaikan pada pembahasan APBDes,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menerangkan transfer yang dikurangi termasuk DD pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp140 miliar lebih, namun pada tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp120 miliar lebih. “Atau turun sebesar Rp20 miliar lebih,” sebutnya.
Beberapa item pendapatan transfer pusat yang dapat dikelola atau selama ini menjadi andalan pemerintah daerah juga menurun bahkan kosong.
Menyikapi pengurangan Dana Transfer Daerah Rp305 miliar yang dilakukan pemerintah pusat pada tahun 2026, Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati H Lalu Ahmad Zaini telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Di antaranya, mengarahkan APBD untuk menggenjot PAD dan efisiensi belanja. (her)
