Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa memberikan sanksi tegas berupa rekomendasi ke Pertamina agar menutup UD “M” sebagai salah satu pangkalan gas elpiji 3 kilogram karena dianggap melakukan pelanggaran dalam tata niaga barang subsidi tersebut.
“Tim inspeksi dan verifikasi di lapangan menemukan dua pelanggaran yang sangat serius. Sehingga kami merekomendasikan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk menutup pangkalan LPG 3 Kg tersebut,” tegas Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori kepada wartawan, Rabu, 1 Oktober 2025.
Ansori melanjutkan, dua pelanggaran tersebut sangat merugikan masyarakat. Di mana praktik jual beli gas elpiji tiga kilogram yang dilakukan oleh UD yang berada di Kelurahan Brang Biji tersebut di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pelanggaran yang sangat serius di persoalan ini yakni dengan sengaja menyalurkan tabung gas bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya,” ucapnya.
Ansori menegaskan, pemberian sanksi ke UD tersebut dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera. Selain itu upaya itu juga diharapkan bisa menjadi peringatan kepada seluruh pangkalan elpiji gas tiga kilogram agar tidak melakukan pelanggaran.
“Aturan yang berlaku harus dipatuhi tanpa kecuali untuk memastikan program subsidi pemerintah tepat sasaran. Semoga dengan tindakan tegas ini, seluruh pangkalan bisa mematuhi aturan dan ketentuan berlaku,” tambahnya.
Ia berharap pemberian sanksi tegas tersebut dilakukan agar bisa mengembalikan fungsi subsidi kepada tujuan awalnya. Sehingga gas elpiji 3 kilogram tersebut bisa tepat sasaran dan benar-benar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang berhak, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Rekomendasi penutupan tersebut sudah kami disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku operator penyalur resmi untuk ditindaklanjuti. Kami juga akan terus memperketat pengawasan demi melindungi hak-hak konsumen dan memastikan stabilitas ekonomi terjaga,” tukasnya. (ils)
