Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mengaku belum mendapatkan kepastian terkait nasib para tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terakomodir di Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Sampai saat ini kami belum menerima penjelasan terkait nasib tenaga non-ASN tersebut dari MenPAN RB, karena daerah sifatnya hanya mengajukan saja,” kata Kepala BKPSDM, Budi Santoso kepada wartawan, Senin 6 Oktober 2025.
Budi melanjutkan, pemerintah pun sudah bersurat secara resmi ke Menpan RB tanggal 17 September lalu, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Apalagi kebijakan untuk pengangkatan tenaga ASN ini berada di Kemenpan RB, daerah sifatnya hanya mengusulkan saja sesuai dengan kondisi yang ada.
“Kita sudah bersurat secara resmi terkait penomena yang muncul tinggal kita menunggu respon dari Kemen PAN RB seperti apa pola penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia pun meyakinkan, sampai saat ini pemerintah belum menerima petunjuk lebih lanjut terhadap tenaga non-ASN tersebut. Apakah akan dirumahkan atau seperti apa pola penanganan lebih lanjut terhadap nasib mereka masih menunggu informasi.
“Jadi belum ada kebijakan resmi apakah kita rumahkan atau lanjutkan, yang jelas kita masih menunggu. Kami berharap bisa mendapatkan hasil terbaik untuk pengelolaan kepegawaian kita,” terangnya.
Ia menambahkan, semua komponen yang ada di pengangkatan PPPK mana yang tidak masuk PPPK paruh waktu sudah disampaikan ke Kemen PAN RB. Pemerintah saat ini tingal menunggu hasilnya dengan harapan apa yang menjadi keputusan bisa merupakan yang terbaik bagi daerah.
“Kami berharap apa yang menjadi keputusan Kemen PAN RB bisa menjadi yang terbaik dalam penguatan SDM yang kita miliki. Jadi prinsipnya kami masih belum bisa mengambil sikap atas nasib non ASN tersebut,” tukasnya. (ils)
