Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa tengah menjajaki program pengolahan ubi kayu menjadi bahan bakar etanol sebagai upaya pengembangan potensi komoditas lokal yang cukup melimpah.
“Kami melihat potensi besar ubi kayu, bukan hanya bahan pangan, tetapi bisa menjadi sumber energi alternatif seperti etanol. Kami ingin memastikan langkah teknis dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori kepada wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Haji Ansori diterima langsung Direktur Umbi dan Kacang-Kacangan, Dr. Ir. Dyah Susilokarti. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas peluang kerja sama pengembangan industri pengolahan ubi kayu.
“Kunjungan ini kami lakukan sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan komoditas lokal yang cukup menjanjikan salah satunya Ubi kayu,” ucapnya
Ia melanjutkan, konsultasi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian berbasis industri dan energi terbarukan. Proyek ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan menjadi model ekonomi hijau di kawasan timur Indonesia.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan kementerian agar program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Dyah Susilokarti, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia meminta Pemerintah Daerah segera menyiapkan proposal usulan serta memetakan lahan-lahan potensial yang akan digunakan untuk pengembangan komoditas ubi kayu.
“Kami mendorong daerah untuk berperan aktif. Silakan Pemda Sumbawa menyiapkan proposal dan data lahan yang akan digunakan sebagai kawasan pengembangan olahan komoditas potensial ini,” ujar Dyah.
Selain itu, Dyah menjelaskan bahwa PT Agrinas saat ini tengah menyiapkan program pembiayaan untuk pengembangan 300.000 hektare lahan di 10 provinsi, di mana setiap kabupaten berpeluang mendapatkan kuota hingga 30.000 hektare untuk pembangunan pabrik pengolahan komoditas berkelanjutan.
“Sinergi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar hasilnya benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya. (ils)
