Kota Bima (Suara NTB) – Kebijakan efisiensi anggaran mulai menjadi perhatian serius di Kota Bima. Dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025 yang telah digelar di ruang rapat utama DPRD Kota Bima, pada Rabu (15/10/2025), eksekutif dan legislatif sepakat untuk memperketat pengelolaan fiskal menuju tahun anggaran 2026.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, mengingatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut, DPRD saat ini tengah mengevaluasi sejumlah pos belanja internal, termasuk rencana pemotongan honor anggota dewan.
“Dari lima fraksi, tiga fraksi menyetujui pemotongan honor anggota DPRD. Demikian juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN akan dievaluasi di tengah keterbatasan fiskal saat ini,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Menurut Syamsurih, TPP ASN di Kota Bima setiap tahun menelan anggaran sekitar Rp95 miliar. Angka itu dinilai cukup besar dan perlu dikaji ulang agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Saya minta Umi Sekda selaku Ketua TAPD untuk segera mengkoordinasikan ini. Dalam dua minggu ke depan, akan ada keputusan apakah TPP dipotong atau tidak. Kami dorong agar dikaji dan ditelaah secara matang,” tegasnya.
Langkah DPRD tersebut mendapat sambutan positif dari pihak eksekutif. Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, SH., M.Si, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tetap menjaga semangat sinergi di tengah tantangan fiskal. Ia menilai, kerja sama legislatif dan eksekutif selama masa sidang ini menunjukkan komitmen kuat membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Berbagai agenda pembahasan, mulai dari rancangan peraturan daerah, pengawasan anggaran, hingga isu strategis daerah telah dilaksanakan secara intensif dan produktif,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Ia menegaskan, di tengah tekanan fiskal dan penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu menyalurkan setiap rupiah APBD secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Artinya, setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan pada program yang benar-benar memberi manfaat, terukur dampaknya, dan mendukung capaian indikator kinerja pembangunan daerah,” pungkasnya. (hir)
