Mataram (Suara NTB) – Pemangkasan dana transfer ke daerah berdampak signifikan terhadap program pemerintah daerah. Organisasi perangkat di lingkup Pemkot Mataram, diminta melobi anggaran ke pusat untuk mendukung pelaksanaan program.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, juga Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengatakan, pimpinan organisasi perangkat daerah telah digerakan untuk melobi ke pemerintah pusat, untuk mencari sumber pembiayaan program.
Perangkat daerah yang diminta bergerak cepat mencari anggaran seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Keuangan Daerah, dan lain sebagainya.
“Kita sudah menggerakan OPD untuk melobi pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan program,” terang Sekda ditemui pada, Jumat, 17 Oktober 2025.
Jumlah anggaran transfer yang dipangkas Rp270 miliar. Anggaran yang dipangkas ini, cukup besar dan memberikan pengaruh signifikan. Alwan mengatakan, pimpinan OPD harus memanfaatkan anggaran perjalanan dinas untuk melobi anggaran ke pusat. Apalagi setelah dihapus dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur.
Kebijakan pemerintah pusat melakukan desentrasasi program. Artinya, program pusat diselaraskan dengan program di provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Sekda mengaku belum mengetahui secara detail kebijakan desentralisasi program tersebut. “Iya, sesuai arahan kita diminta melakukan desentralisasi program,” ujarnya.
Pemkot Mataram memiliki harapan yang sama seperti kabupaten/kota lainnya, agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengalokasian anggaran melalui instruksi presiden atau sumber pembiayaan lainnya.
Kondisi sulit yang dialami daerah akan disampaikan secara langsung saat pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri “Nanti malam ada pertemuan dengan Kemendagri membahas tentang hal ini,” katanya.
Kondisi pelik APBD tahun 2026 menurut Sekda, sebenarnya telah disampaikan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Dewan Seluruh Indonesia (ADEKSI) serta Asosiasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Hasilnya menunggu kebijakan selanjutnya dan diharapkan pemerintah pusat mengalokasikan sumber penganggaran untuk mendukung program pemerintah daerah. “Rata-rata semua daerah mengalami hal yang sama. Kita akan sampaikan keluhan langsung dipertemuan nanti,” demikian kata Alwan. (cem)
