Praya (Suara NTB) – Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dinilai sebagai kebijakan yang positif dan baik bagi daerah. Walaupun konsekuensinya banyak program daerah yang bakal terdampak akibat dari pemangkasan tersebut.
Tapi hal itu justru bisa menjadi pelecut semangat bagi pemerintah daerah untuk berbenah dan introspeksi diri guna meningkatkan kinerja yang selama ini dinilai belum optimal.
Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Loteng H. Supli, S.H., saat berbincang dengan Suara NTB di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, di kantor DPRD Loteng, Senin, 20 Oktober 2025. “Pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat ini harus jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya ke depan,” ujarnya.
Ia melihat masih lemahnya kinerja pemerintah daerah, utamanya dalam pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah pusat jadi salah satu alasan pemerintah pusat memangkas TKD. Di mana faktanya di tahun ini saja, hingga bulan Oktober tingkat serapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Loteng rata-rata masih di bawah 50 persen.
Akibat dari banyak program yang belum dilaksanakan atau dikerjakan di daerah yang salah satu sumber anggarannya dari pemerintah pusat. Di satu sisi kondisi serapan anggaran yang rendah menyebabkan perputaran uang di masyarakat jadi rendah. Yang berarti pula pergerakan ekonomi masyarakat lamban.
Padahal pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk program-program di daerah salah satunya untuk mendorong pergerakan ekonomi. “Sekarang bagaimana ekonomi mau bergerak cepat, kalau anggaran negara masih belum terserap,” sebut anggota Banggar DPRD Loteng ini.
Menyikapi kebijakan pemangkasan TKD tersebut, Supli menambahkan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemkab Loteng. Untuk jangka panjang, tentu pemerintah daerah harus berbenah dan meningkatkan kinerjanya, agar bisa mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat bahwa Pemkab Loteng bisa dan mampu mengelola anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Dengan memastikan program pemerintah pusat bisa terlaksana tepat waktu.
Jangka pendek, Pemkab Loteng harus lebih kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang lain. Supaya bisa menutupi atau setidaknya mengurangi beban pemangkasan TKD yang ada. Salah satunya harus kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peluang untuk meningkatkan PAD bagi Pemkab Loteng sangat terbuka, karena ada beberapa sumber PAD yang selama ini belum terkelola dengan maksimal. Contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Banyak sumber-sumber PBB yang tidak atau belum bisa tertagih, sehinga harus ada upaya yang lebih intens supaya PBB bisa tertagih maksimal.
Misalnya dengan melibatkan perangkat atau aparat desa dalam membantu penagihan PBB. “Perangkat desa inikah sudah kita gaji. Bahkan di fasilitas kendaraan dinas, jadi kenapa tidak ikut dilibatkan dalam pemungutan PBB,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Upaya lain, Pemkab Loteng juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, supaya program-program pusat bisa diarahkan ke Loteng. Dengan begitu, program yang terpaksa batal karena ada pemangkasan TKD bisa diganti dengan program dari pusat yang lainnya.
Dalam hal ini Pemkab Loteng juga bisa menjemput bola (program) langsung ke pusat. “Tentu ini butuh dukungan anggaran. Maka saya kurang setuju kalau ada usulan untuk mengurangi atau menghapus perjalanan dinas. Karena kalau anggaran perjalanan dinas tidak ada, bagaimana pemerintah daerah bisa menjemput program di pusat,” tandas Supli. (kir)
