Mataram (Suara NTB) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti telah mengusulkan dapur sekolah (school kitchen) untuk mengelola MBG. Konsep dapur sekolah itu sudah disampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu.
“Saya sudah sampaikan kepada pak Kepala Badan Gizi (BGN), karena kan pelaksana ini bukan kami, pelaksananya BGN,” katanya di Bank NTB Syariah, Selasa (21/10/2025).
Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan, gagasan dapur sekolah sebagai penyelenggara MBG dimungkinkan selama memenuhi sejumlah persyaratan.
Persyaratan itu di antaranya, jumlah murid penerima MBG di masing-masing sekolah dan standarisasi kelayakan terhadap dapur yang akan menyelenggarakan.
“Ketika nanti menurut SPPG dan MBG (BGN) dapurnya sudah memenuhi (kelayakan), kemungkinan ada peluang sekolah-sekolah itu bisa menjadi penyelenggara MBG,” terangnya.
Ia menyampaikan, di sejumlah sekolah sudah memenuhi persyaratan dan dapurnya siap sebagai penyelenggara MBG. Terutama, kata dia sekolah boarding school atau asrama.
Menurutnya, dengan pengalaman mengelola ribuan murid berikut manajemen dapurnya, sekolah-sekolah asrama itu sudah mampu mengelola MBG secara mandiri.
“Itu kan dia (sekolah asrama) ada yang sudah punya di atas seribu (murid), sudah punya pengalaman mengelola itu, tinggal nanti diberikan supervisi kemudian ditentukan standarnya, saya kira seperti ini tidak perlu dikirim dari luar,” terangnya.
Kendati demikian, keputusan untuk penerapan dapur sekolah sebagai pengelola MBG ada di tangan BGN. Saat ini, penyelenggaraan MBG di sekolah terus berlangsung. Meski menghadapi sejumlah persoalan seperti maraknya kasus keracunan, pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program prioritas Presiden Prabowo itu.
Menteri mengatakan, proses produksi hingga pendistribusian paket MBG terus dilakukan perbaikan untuk meminimalisasi angka keracunan. “Yang sudah bermasalah (SPPG) dinonaktifkan dulu yang kemarin bermasalah itu sampai nanti ada perbaikan,” ujarnya.
Diakuinya, dari berbagai survei terhadap program-program prioritas pemerintah saat ini, MBG menjadi program yang mendapat apresiasi tinggi di masyarakat. Mengenai adanya kekurangan dalam pelaksanaan, tuturnya, pemerintah akan terus memperbaiki proses pelaksanaannya.
“Beliau (Presiden Prabowo) di rapat kabinet kemarin menyampaikan bukan soal persentase mereka keracunan, berapapun jumlahnya harus menjadi perhatian kita, tidak boleh kita anggap sebagai masalah sederhana, tetapi tidak berarti kemudian karena ada masalah itu program besar ini dihentikan, tetap terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan,” tandasnya. (sib)
