Bima (suarantb.com) – Sektor pariwisata Kabupaten Bima hingga kini belum mampu menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan daerah. Minimnya sarana dan prasarana di berbagai destinasi membuat potensi retribusi sektor pariwisata belum tergarap maksimal.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Salam Gani, mengakui bahwa realisasi retribusi pariwisata tahun ini masih jauh dari target. “Target sekitar Rp280 juta. Tapi memang masih jauh dari harapan karena pengelolaan objek wisata belum optimal dan jumlah wisatawan juga menurun,” ujarnya, Rabu, 23 Oktober 2025.
Ia menegaskan, banyak destinasi wisata di Bima yang sebenarnya memiliki daya tarik tinggi, namun belum memiliki infrastruktur memadai. “Potensi destinasi wisata di Kabupaten ini banyak. Tapi sampai sekarang belum ada yang membanggakan dari sisi PAD,” ungkap Salam. Retribusi sektor pariwisata ini masih perlu pengembangan serius.
Menurutnya, penerimaan retribusi belum tergarap maksimal karena jumlah kunjungan wisatawan yang rendah karena pengelolaan destinasi yang belum optimal. “Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang jumlah wisatawan kita kurang dan pengelolaan objek wisata belum optimal,” sebutnya.
Ia menambahkan, data pasti capaian retribusi sektor pariwisata ada pada bendahara penerima Dispar. Namun secara umum masih rendah dibanding target yang ditetapkan.
Sebelumnya, Salam menjelaskan bahwa Kabupaten Bima menyimpan banyak spot wisata potensial, namun belum ada destinasi yang benar-benar menjadi kebanggaan daerah. Minimnya dukungan sarana dan prasarana membuat sektor pariwisata belum mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi destinasi wisata di Kabupaten ini memang banyak, spot-spotnya juga banyak. Cuma sampai dengan hari ini belum ada yang membanggakan terkait dengan masalah PAD untuk daerah,” ungkapnya.
Destinasi Potensial Belum Dukung PAD
Menurut Salam, pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh dalam pembangunan sarpras agar sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan bagi PAD. “Kalau sudah ada aset pemerintah, artinya PAD itu bisa kita tarik berdasarkan aturan, sesuai perda. Dengan pengelolaan yang baik, retribusi sektor pariwisata bisa dioptimalkan,” jelasnya.
Ia mencontohkan Pantai Wane yang belakangan viral di media sosial. “Pantai Wane itu luar biasa. Dalam satu hari, tukang parkir saja bisa dapat ratusan juta, terutama di hari-hari tertentu. Tapi di sana belum ada sarpras pemerintah, jadi PAD belum bisa ditarik,” paparnya.
Keterbatasan Anggaran Hambat Pengembangan
Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. “Seperti yang kita tahu, intervensi pemerintah terhadap pariwisata sekarang sangat terbatas. DAK untuk pariwisata sudah tidak ada lagi sejak 2025. Harapan kita kalau tidak dari pusat, ya dari daerah. Tapi anggaran daerah juga sangat pas-pasan,” kata Salam.
Meski demikian, Pemkab Bima tetap berupaya menjaga semangat pengembangan pariwisata melalui kegiatan promosi dan event tahunan. “Bupati kita luar biasa intervensinya terhadap pariwisata. Dengan minimnya sarpras, beliau hadirkan berbagai event seperti Festival Sangiang Api, Festival Labibano, dan nanti Festival Wadu Sura di Sape,” jelasnya.
Event-event tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu cara untuk merangsang kunjungan wisatawan. Partisipasi masyarakat juga penting untuk retribusi sektor pariwisata. “Target kita jelas, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara,” katanya.
Namun Salam menegaskan, promosi tanpa dukungan infrastruktur tidak akan cukup. Destinasi populer seperti Pulau Kelapa dan Pantai Pink memang sudah dikenal luas, tetapi belum dikelola secara optimal. “Pantai Pink sudah viral dari dulu. Tapi wisatawan justru datang lewat Labuan Bajo karena di sana tersedia hotel dan fasilitas lengkap. Sementara di wilayah kita, belum ada,” tegasnya.
Beberapa investor, kata dia, sempat tertarik menanamkan modal di sektor pariwisata Bima, namun mundur karena faktor keamanan dan infrastruktur. “Mereka sudah survei, sudah tertarik, tapi akhirnya membatalkan,” katanya.
Ke depan, Dispar Bima akan menata sektor pariwisata secara bertahap dengan fokus pada pembangunan sarpras dan pemeliharaan fasilitas yang ada. “Kita berusaha sedikit demi sedikit. Kalau sarprasnya ada, PAD bisa kita tarik sesuai aturan. Semoga upaya mengoptimalkan retribusi sektor pariwisata bisa terwujud,” tandas Salam.
Dengan potensi alam yang melimpah, sektor pariwisata Bima masih menyimpan peluang besar untuk berkembang. Namun tanpa pembenahan sarana, prasarana, dan tata kelola yang jelas, potensi tersebut akan terus menjadi janji yang belum terwujud. (hir)
