Mataram (suarantb.com) – Sebanyak 12 paket proyek tahun anggaran 2025 di NTB gagal lelang. Akibatnya, sekitar Rp20,5 miliar anggaran menguap, tak sempat diserap untuk kegiatan ekonomi produktif di daerah. Imbas proyek gagal lelang ini, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena anggaran yang semestinya mengucur ke masyarakat menjadi hilang.
Demikian rangkuman wawancara Suara NTB dengan dua pemerhati ekonomi di NTB dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. Ihsan Rois dan Dr.M.Firmansyah, Jumat (24/10/2025) kemarin.
Ihsan Rois menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, proyek-proyek pemerintah memiliki peran vital dalam menggerakkan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Ini memang bermasalah kalau proyek daerah tidak bisa dilelang. Sebenarnya proyek itu diselenggarakan supaya ekonomi bisa berjalan. Kalau proyeknya tidak jalan, otomatis sektor riil juga tidak bergerak,” ujarnya.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini, pemerintah pusat saat ini sedang gencar mendorong belanja daerah agar lebih agresif. Terutama setelah dilantiknya Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah pusat ingin belanja daerah menjadi penggerak utama ekonomi dari sisi sektor riil.
“Pemerintah pusat sudah jelas pesannya. Daerah jangan hanya simpan uang di bank. Dana harus dibelanjakan agar sektor riil bergulir. Kalau terlalu hati-hati sampai tidak jalan, justru pertumbuhan ekonomi daerah bisa tersendat,” tegasnya.
Meski demikian, Ihsan juga memahami adanya dilema yang dihadapi oleh para pejabat daerah dalam mengelola anggaran. Di satu sisi, mereka didorong untuk mempercepat realisasi proyek. Namun di sisi lain, risiko hukum dan pengawasan ketat membuat sebagian pejabat bersikap sangat hati-hati bahkan ragu mengambil keputusan.
“Memang tidak bisa semaunya belanjakan uang negara, harus penuh kehati-hatian. Tapi jangan sampai ketakutan berlebihan membuat proyek justru tidak dijalankan. Padahal tujuannya untuk masyarakat,” tambahnya.
Proyek Gagal Lelang Berdampak terhadap Perlambatan Ekonomi
Ihsan Rois menambahkan, kegagalan lelang 12 proyek dengan nilai mencapai Rp20,5 miliar ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis pengadaan. Tetapi juga berdampak langsung terhadap perlambatan ekonomi daerah. Sebab, dana sebesar itu seharusnya dapat menggerakkan sektor jasa konstruksi, UMKM penyedia bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
“Sangat disayangkan, apalagi ekonomi NTB sekarang ini sebenarnya berada di posisi nomor dua terendah nasional. Kalau proyek-proyek ini tidak bisa dilaksanakan, artinya kita kehilangan peluang memperkuat momentum itu,” katanya.
Ia menambahkan, jika ada proyek yang tak bisa dilelang karena faktor teknis atau regulasi. Seharusnya anggarannya segera dikonversi ke kegiatan lain yang memiliki nilai manfaat serupa, misalnya proyek padat karya atau peningkatan layanan publik yang bisa langsung menyentuh masyarakat.
“Kalau memang tidak bisa dilaksanakan, seharusnya ada program lain untuk mengonversi nilai proyek yang tidak dilelang itu. Agar uang itu tetap berputar di masyarakat. Jangan sampai sia-sia,” sarannya.
Lebih lanjut, Ihsan Rois mengatakan, memberikan apresiasi terhadap upaya Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang dinilainya memiliki semangat kuat dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap, dengan dukungan penuh seluruh jajaran pemerintah daerah, tahun kedua pemerintahan Iqbal bisa menjadi momentum percepatan belanja dan proyek strategis daerah.
“Pak Gubernur ini semangatnya luar biasa untuk dorong ekonomi NTB. Harusnya didukung oleh seluruh jajaran agar belanja daerah bisa optimal. Kalau ini bisa dikelola baik, saya yakin tahun depan ekonomi NTB bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Peluang Anggaran Mengucur ke Masyarakat Jadi Hilang
Sementara Dr.M.Firmasyah mengatakan, kegagalan lelang sejumlah proyek pemerintah daerah dinilai berimbas pada perputaran ekonomi di masyarakat yang tak maksimal. Firman menyebut bahwa ketika proyek gagal dieksekusi, maka peluang aliran dana dari kas daerah atau APBN menuju sektor publik menjadi hilang.
“Dari sisi makroekonomi, ruang untuk perpindahan anggaran dari pemerintah ke masyarakat menjadi hilang. Sebab ekonomi bisa bergerak karena adanya pembelanjaan pemerintah yang menciptakan perputaran uang,” ujar Firmansyah kepada Suara NTB, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, dana yang seharusnya terserap melalui proyek pembangunan memiliki efek berganda terhadap kegiatan ekonomi lokal. Ketika proyek gagal lelang, maka dampak ekonomi tidak akan terjadi. Misalnya bahan bangunan tidak dibeli, dan sektor jasa pun ikut terhambat.
Meski demikian, Firmansyah tetap melihat sisi lain dari proyek yang gagal lelang tersebut. Sebab pemerintah daerah tak seharusnya terburu-buru mengeksekusi proyek jika secara ketentuan tak memungkinkan dilakukan. Menurutnya, jeda waktu akibat gagal lelang dapat dimanfaatkan untuk mematangkan program dan memperkuat aspek administrasi agar di semester pertama 2026 bisa lebih awal dikerjakan.
“Lebih baik program disiapkan dengan matang daripada bermasalah di kemudian hari. Dari sisi keuangan tetap bisa dijaga, tapi di sisi lain penting agar uang itu akhirnya benar-benar terserap ke masyarakat,” ujarnya.
Secara umum, ia juga menyoroti temuan survei Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan konsumsi masyarakat menjelang akhir 2025 yang masih tinggi. Kondisi itu menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di tengah belum optimalnya belanja pemerintah.
“Tren pembelanjaan masyarakat tetap kuat, sehingga ekonomi relatif terjaga. Namun proyek pemerintah tetap punya andil besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah,” kata Firmansyah. (bul/ris)
