AKSI borong yang dilakukan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di sejumlah wilayah NTB diduga menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga bahan pokok beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas seperti sayur-mayur, bawang dan daging ayam mengalami kenaikan harga signifikan akibat meningkatnya permintaan secara tiba-tiba.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., dalam wawancara, Minggu, 26 Oktober 2025. menyebutkan bahwa kegiatan borong kebutuhan sehari-hari oleh peserta SPPG menyebabkan pasokan di pasar menjadi terbatas, sehingga harga naik secara otomatis.
“Aksi borong yang dilakukan SPPG selama ini menyebabkan harga-harga naik, otomatis inflasi ikut terdorong,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon.
Menurut Misban, bahan pokok seperti sayur, tomat, bawang, telur, dan gas elpiji menjadi komoditas yang paling banyak dibeli secara massal. “Harga bahan pokok itu kan diperlukan oleh SPPG. Karena mereka belanja dalam jumlah besar, akhirnya harga naik di berbagai tempat,” tambahnya.
Kenaikan harga paling terasa terjadi pada daging ayam dan telur, yang kini mencapai sekitar Rp40 ribu per kilogram. Kondisi ini dianggap memberatkan masyarakat umum yang juga membutuhkan bahan pangan tersebut. “Kalau masyarakat biasa belanjanya sedikit-sedikit, jadi tidak terasa. Tapi karena SPPG belanja besar-besaran, dampaknya langsung ke pasar,” jelasnya.
Meskipun begitu, harga komoditas lain seperti beras dan tiket pesawat disebut masih relatif stabil dan tidak banyak mengalami perubahan. Namun demikian, politisi Hanura ini mengusulkan agar pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga, salah satunya dengan meningkatkan produksi lokal dan memperluas distribusi pasokan bahan pokok di NTB.
“Mungkin produksinya yang harus ditingkatkan. Kalau tidak bisa mendatangkan dari luar daerah, ya perusahaan lokal yang perlu diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, Misban menilai pemerintah perlu menata ulang mekanisme penyebaran dan pelaksanaan program SPPG agar tidak menimbulkan efek ekonomi yang merugikan masyarakat luas. “Penyebaran peserta sebaiknya dibagi per sekolah atau per lingkungan, tidak perlu didatangkan secara terpusat. Kalau tersebar, dampaknya ke pasar tidak akan terlalu besar,” sarannya.
Fenomena serupa disebut juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa aksi borong SPPG bisa menjadi salah satu pemicu inflasi nasional dalam skala kecil. “Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur DKI, bahwa salah satu penyebab kenaikan harga ini adalah aktivitas SPPG yang berlangsung di berbagai daerah,” katanya.
Ia menambahkan, jika tidak ada pengaturan ulang dalam pola pembelian dan distribusi bahan kebutuhan bagi peserta program tersebut, maka gejala kenaikan harga dapat terus berlanjut. (fit)
