Ali Sukanta (Alumni FKIP PPKn Unram 1998)
Pemilihan Rektor Universitas Mataram (Unram) untuk periode 2026-2030 kini menjadi sorotan utama, tidak hanya di kalangan civitas academika, tetapi juga masyarakat luas. Suhu politik di lingkungan kampus terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini terasa meningkat tajam, diwarnai berbagai isu sensitif yang menguji komitmen Unram sebagai benteng paradigma politik yang baik dan beretika.
Sebagai almamater tempat lahirnya insan-insan pendidikan dan politik, termasuk alumni PPKn, kita memandang kampus sebagai ladang penempaan integritas dan rasionalitas. Namun, proses pemilihan kali ini diwarnai ketegangan seputar beberapa isu krusial:
- Polemik Tafsir Batas Usia Calon Rektor
Salah satu isu sentral yang memicu kontroversi adalah penafsiran batas usia maksimal calon rektor. Perdebatan berkisar pada interpretasi aturan yang menyatakan calon rektor harus berusia paling tinggi 60 tahun. Ada pandangan yang mencoba menafsirkan aturan ini secara longgar, memungkinkan kandidat yang belum genap berusia 61 tahun saat masa jabatan rektor berakhir untuk mencalonkan diri. Tafsiran ini dikhawatirkan bertentangan dengan regulasi kementerian yang lebih tegas, memunculkan potensi sengketa hukum dan mengancam legitimasi seluruh proses pemilihan.
- Isu Sanksi Etik dan Dugaan Penjegalan Kandidat
Ketegangan semakin memuncak dengan munculnya isu sanksi etik terhadap salah satu bakal calon rektor yang dinilai memiliki potensi kuat. Tudingan bahwa sanksi etik tersebut merupakan bagian dari “politik kotor” atau upaya sistematis untuk menjegal kandidat tertentu telah menciptakan kegaduhan.
Meskipun pihak rektorat telah memberikan klarifikasi bahwa proses sanksi telah sesuai prosedur dan tidak terkait pemilihan rektor, narasi ketidakadilan dan rekayasa tetap menjadi perbincangan hangat, memecah belah dukungan di internal kampus.
- Seruan untuk Kedamaian dan Etika Politik
Di tengah pusaran politik ini, muncul suara-suara penyejuk, termasuk dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat, yang menyerukan agar seluruh pihak menahan diri. Mereka menekankan pentingnya proses pemilihan yang damai, aman, dan bermartabat, serta mengedepankan peraturan perundangan yang berlaku. Seruan ini mengingatkan bahwa Pilrek Unram bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan, tetapi pertaruhan integritas akademik dan kematangan demokrasi kampus.
Harapan Alumni
Sebagai alumni, harapan kita tetap teguh: proses ini harus kembali ke rel etika politik yang dijunjung tinggi oleh kampus. Unram, tempat kita belajar tentang civitas academica dan kedaulatan hukum, harus membuktikan diri sebagai model demokrasi yang transparan dan akuntabel. Pemimpin yang terpilih nantinya harus merupakan hasil dari kontestasi gagasan dan rekam jejak, bebas dari intrik yang merusak citra keilmuan.
Momentum Pilrek ini harus menjadi refleksi moral bagi seluruh civitas, bahwa politik di kampus seharusnya adalah politik kebijakan, integritas, dan visi kemajuan, bukan politik kekuatan dan manuver tak beretika. Semoga pemilihan rektor Unram dapat berakhir damai dan melahirkan pemimpin yang mampu membawa almamater kita menuju masa depan yang gemilang. (sib)
