Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meminta sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di NTB segera merampung Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Permintaan itu menyusul mandeknya program pemerintah yakni revitalisasi sekolah akibat Dapodik yang belum rampung.
Bahkan, Dinas Dikbud NTB memberi tenggat waktu selama dua bulan untuk SMA/SMK/SLB untuk memperbaiki Dapodik, khususnya terkait kondisi infrastruktur sekolah.
Kabid Pembinaan SMK, Dinas Dikbud NTB, Supriadi pada Kamis, 30 Oktober 2025, mengatakan, pemuktahiran Dapodik oleh masing-masing sekolah itu sebagi tindak lanjut dari arahan dari Kemendikdasmen beberapa waktu lalu.
“Ini kan harus mereka melakukan updating dan perbaiki Dapodik, karena itu menjadi salah satu bahan dalam pemberian bantuan. Mereka-mereka yang sudah bagus dapodiknya nanti bisa diusulkan untuk dapat revitalisasi atau bantuan lain dari pemerintah,” ujarnya.
Pemuktahiran Dapodik itu dinilai penting agar pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen dapat mengetahui kondisi riil sekolah, sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran dan proporsional.
Oleh karena itu, Supriadi menegaskan agar sekolah menyertakan kondisi sekolah secara jujur dan tidak dibuat-buat. “Jangan sampai dia (kondisinya) rusak, tapi di Dapodiknya bagus itu kan tidak match (cocok). Kalau dia masih bagus, bagus. Kalau dia rusak ya di Dapodik itu harus (dicantumkan) rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, sehingga bisa diintervensi,” tegasnya.
Pemutakhiran data itu, kata Supriadi tidak hanya untuk memastikan sekolah mendapat bantuan revitalisasi, tapi juga untuk bantuan non-revitalisasi seperti pengadaan peralatan, peningkatan kualitas sekolah melalui SMK PK (Pusat Keunggulan), dan teaching factory.
“Itu kan semua dasarnya juga nanti di data-data yang ada di Dapodik itu sebagai basis data utamanya,” terangnya.
Ia menyebutkan, SMK di NTB yang tersentuh bantuan revitalisasi mash tergolong sedikit. Dari, 354 SMK di NTB baru 36 sekolah yang sudah diperbaiki. Sementara, masih banyak sekolah di NTB yang masih membutuhkan bantuan perbaikan.
Berangkat dari itu, Supriadi menegaskan agar sekolah segera memutakhirkan data sekolahnya di Dapodik secara riil. Agar, sekolah-sekolah tersebut dapat segera diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah.
“Jadi silakan disesuaikan data-data di lapangan dengan data yang ada di Dapodik. Sehingga pemerintah bisa menarik datanya dan memastikan bahwa memang sekolah-sekolah tersebut layak untuk mendapatkan bantuan,” pungkas Supriadi. (sib)
