Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) berencana menggelar mutasi pejabat daerah pada akhir tahun ini. Namun sebelumnya, sebagai persiapan Pemkab Loteng mulai Kamis, 6 November 2025 menggelar asesmen (evaluasi dan penilaian) khusus pejabat setingkat eselon III serta pejabat fungsional madya. Asesmen sendiri direncanakan akan berlangsung hingga sepekan ke depan.
“Total ada sekitar 180 pejabat eselon III dan fungsional madya yang akan menjalani asesmen. Dalam hal ini Pemkab Loteng menggandeng Assessment Center Pemerintah Kota Bandung. Karena lembaga itu telah memenuhi standar akreditasi pelaksana asesmen metode sedang,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB di kantornya, Jumat, 7 November 2025.
Mengingat jumlah pejabat yang akan menjalani asesmen cukup banyak, proses asesmen direncanakan digelar bertahap. Di mana untuk tahap awal ada sebanyak 53 pejabat yang menjalani asesmen terlebih dahulu. Sisanya menyusul pada tahap berikutnya.
Karena targetnya sebelum akhir tahun 2025 mendatang, seluruh pejabat eselon III dan fungsional madya yang memenuhi syarat sudah menjalani asesmen. “Target kita akhir tahun ini mutasi pejabat akan digelar. Untuk itu semua pejabat harus sudah menjalani asesmen,” sebutnya.
Lebih lanjut Firman menjelaskan, asesmen tersebut ini merupakan bagian dari penerapan sistem manajemen talenta yang telah dikembangkan secara mandiri oleh Pemkab Loteng. Guna memperkuat keyakinan pemerintah daerah terhadap potensi dan kompetensi para pejabat yang sebelumnya telah menjalani asesmen metode sederhana dan menempati posisi strategis dalam sistem informasi manajemen talenta daerah.
Hal ini juga sekaligus memastikan bahwa pejabat yang ada memang benar-benar memiliki potensi dan kompetensi yang sesuai untuk dipersiapkan sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama. “Ini semua bagian dari upaya membangun SDM aparatur yang unggul, berintegritas, dan siap memimpin di masa depan,” terang Firman.
Para pejabat administrator atau eselon III yang mengikuti asesmen itu sendiri merupakan ASN yang telah memenuhi syarat pengalaman jabatan serta masih memenuhi batas usia untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama per 31 Desember 2025 mendatang.
Loteng menjadi satu dari 80 daerah di Indonesia yang mendapatkan persetujuan melaksanakan manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan, satu-satunya di NTB. Selain itu, persetujuan telah diberikan oleh pemerintah pusat pada bulan Agustus lalu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya.
Untuk itu, ke depan Pemkab Loteng tidak perlu lagi menggelar seleksi jabatan untuk pengisian jabatan tinggi pratama atau eselon II. “Kalau selama ini ketika akan mutasi, apalagi mutasi promosi pengisian jabatan eselon II itu harus melalui mekanisme pansel. Tapi sekarang tidak perlu. Sudah cukup melalui assemen,” tegas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng ini. (kir)
