Mataram (suarantb.com) – Perangkat daerah meski menyisir program prioritas di tahun 2026. Salah satunya Rumah Sakit H. Moh. Ruslan menunda perbaikan gedung poli akibat pemangkasan anggaran.
Direktur RS. Moh. Ruslan Kota Mataram, dr. Hj. NK Eka Nurhayati menerangkan, kebijakan pemangkasan transfer keuangan daerah maupun pemangkasan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah pusat, dipastikan akan mengganggu program di daerah. Sebab, pihaknya telah menyusun perencanaan sejak tahun sebelumnya, tetapi justru terjadi efisiensi, sehingga harus dikurangi kegiatan atau pembangunan fisik. “Iya, jelas terganggu,” kata Eka.
Program tertunda seperti renovasi gedung poli. Rencana awal kata Eka, ruang poliklinik akan dirombak secara keseluruhan, tetapi keterbatasan anggaran sehingga diperbaiki sedikit.
Menurut dia, renovasi gedung poli dinilai penting demi kenyamanan pasien maupun pengunjung lainnya. “Iya, kita hanya bisa perbaiki sedikit-dikit dulu,’’ ujarnya.
Pengadaan barang habis pakai seperti obat-obatan lanjutnya, juga terganggu. Alokasi dari DBHCHT tidak boleh untuk pengadaan obat, sehingga harus mencari sumber anggaran lainnya.
Eka mengakui, program lainnya harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi pasien. Sedangkan, rencana pembangunan gedung di bagian belakang tidak bisa dieksekusi, karena keterbatasan anggaran.
Pemenuhan kebutuhan rumah sakit harus dicarikan melalui dana badan layanan umum daerah (BLUD). “Kalau yang kecil-kecil kita carikan melalui dana BLUD,” ujarnya.
Pemerintah pusat diharapkan menggelontorkan anggaran untuk peningkatan infrastruktur pelayanan di rumah sakit, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien. (cem)
