Mataram (Suara NTB) — Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan defisit sebesar Rp83 miliar. Angka tersebut terus menyempit setelah sebelumnya defisit sempat mencapai Rp600 miliar, kemudian turun menjadi Rp300 miliar, dan kini kembali menurun usai dilakukan serangkaian penyesuaian oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, nilai defisit tersebut belum bersifat final karena masih menunggu hasil pembahasan dan kesepakatan bersama DPRD Kota Mataram.
Sebelumnya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2026 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram digelar di ruang rapat DPRD, Senin (10/11/2025).
Dalam rapat tersebut, kedua pihak masih melakukan penyesuaian untuk menentukan pos-pos belanja yang dapat dikurangi guna menyeimbangkan anggaran. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.
“Semua kami bahas bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Sekda Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, Selasa, 11 November 2025.
Alwan menjelaskan, fokus pembahasan saat ini adalah mencari langkah terbaik untuk menekan defisit dengan memangkas sejumlah pos belanja yang dianggap kurang prioritas. Menurutnya, baik eksekutif maupun legislatif telah sepakat untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tidak membebani keuangan daerah.
“Pembahasan difokuskan untuk mencari solusi bersama atas defisit yang kini masih puluhan miliar rupiah, agar bisa dikurangi secara rasional,” katanya.
Ia menegaskan, angka defisit Rp83 miliar masih bersifat sementara dan dapat berubah setelah dilakukan penyesuaian belanja daerah serta penetapan akhir APBD 2026.
Terkait isu bahwa pokok pikiran (Pokir) DPRD akan dihapus dari APBD 2026, Alwan menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia memastikan anggaran Pokir tetap ada, namun pembahasannya belum sampai pada tahap finalisasi bersama legislatif.
“Anggaran Pokir bukan dinolkan, hanya saja belum dibahas. Dari pihak eksekutif kami sudah mengurangi belanja operasional dan belanja modal. Sekarang kami menunggu dari legislatif, program aspirasi apa saja yang bisa disesuaikan,” jelasnya. (pan)
