Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Kota Mataram telah turun ke perangkat daerah, guna mengecek prosedur pengangkatan tenaga honorer. Proses pengangkatannya dipastikan bebas dari praktik pungutan liar. Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati Makruf menyampaikan, tim auditor telah turun ke masing-masing perangkat daerah.
Fokus auditnya di kecamatan dan kelurahan, karena mempertimbangkan manajemen risiko serta perlu mendapatkan perhatian secara serius.
Sementara, di organisasi perangkat daerah dinilai cukup disiplin secara administratif. “Karena memang di kelurahan dan kecamatan harus kita pastikan orangnya benar-benar ada,” terangnya dikonfirmasi di ruang kerjanya pada,Rabu, 12 November 2025.
Proses rekrutmen pegawai non aparatur sipil negara bebas pungutan liar. Fakta dan informasi yang serap dari kelurahan maupun kecamatan bahwa tidak ada pungutan apapun.
Kendati demikian kata Nelly, auditor perlu melihat kesesuaian data pegawai honorer, surat keputusan pengangkatan serta daftar penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban.
Dari laporan pertanggungjawaban tersebut, akan diketahui penggunaan anggaran. “Kita kroscek langsung di lapangan, apakah orangnya ada atau tidak. Lalu bagaimana di DPA dan LPJ mereka,” ujarnya.
Pasca pemeriksaan lanjutnya, akan diagendakan pertemuan dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan Daerah, dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram. Pertemuan ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi terhadap temuan di lapangan serta implementasi aturan pengangkatan tenaga penunjang kegiatan.
Ia tidak memungkiri banyak kasus yang ditemukan, sehingga perlu duduk bersama. “Ada beberapa persoalan kita temukan di lapangan yang perlu kita menyamakan persepsi,” ujarnya.
Hasil verifikasi dan validasi akan disampaikan ke kepala daerah, untuk mengambil kebijakan terhadap keberlanjutan nasib 650 tenaga honorer tersebut. Nelly menargetkan hasil audit kepegawaian tuntas pekan depan.
Sementara itu, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebelumnya menerangkan, telah meminta Inspektorat untuk turun mengecek keberadaan 650 tenaga honorer Kota Mataram yang tersebar di kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah. Berdasarkan temuan auditor pengawas internal pemerintah tersebut, akan dijadikan dasar untuk menindaklanjuti atau mengambil keputusan. “Temuan Inspektorat itu nanti akan dijadikan untuk mengambil kebijakan itu,” terangnya.
Pelibatan Inspektorat tentu berkaitan dengan pengecekan status, pola pengangkatan serta siapa yang mengangkat. Variabel ini akan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.
Orang nomor satu di Kota Mataram menegaskan, secara kemampuan fisikal daerah dinilai masih mampu menggaji tenaga honorer Kota Mataram. Akan tetapi, penertiban tenaga honorer penting dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka serta kebijakan politik penganggaran untuk gaji yang dibayarkan. “Semuanya harus kita rapikan. Apakah gsji yang diterima utuh ataukah kinerja mereka seperti apa. Iya, kita perlu tertibkan dulu semuanya,” tegasnya. (cem)
