Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyoroti persoalan lahan mangkrak yang tidak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum perusahaan, padahal izin pengelolaannya telah diterbitkan sejak puluhan tahun lalu. Atensi terhadap masalah ini menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian ATR/BPN pada Senin, 10 November 2025.
Bupati menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dan memerlukan tindakan tegas dari Pemerintah Daerah. “Pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dan sesuai peraturan terhadap lahan yang dibiarkan mangkrak oleh pemilik izin pengelolaan,” ungkap Haerul Warisin dalam rilisnya, Selasa, 11 November 2025.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa untuk mengambil kebijakan yang tepat, pemahaman yang mendalam terhadap regulasi menjadi kunci. “Kita perlu mengetahui regulasi yang tepat, agar dapat memberikan kebijakan terkait permasalahan agraria di daerah,” jelasnya.
Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan aset lahan yang tidak dimanfaatkan oleh para penerima izin. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi kawasan pertanian pangan dari ancaman alih fungsi lahan.
Kunjungan ini tidak hanya fokus pada koordinasi penanganan lahan mangkrak, tetapi juga merupakan upaya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di daerah.
Selain membahas lahan mangkrak, dalam kunjungan yang didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik tersebut, Bupati juga menyampaikan perkembangan di wilayah Kecamatan Sembalun dan Jerowaru. Pertumbuhan di kedua wilayah tersebut dinilai membutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih detail. Rencana pengembangan pulau-pulau kecil di kawasan utara Lombok Timur juga turut menjadi bahan pembahasan. (rus)
