Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima bergerak menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan dalam beberapa hari terakhir. Bupati dan Wakil Bupati Bima turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat dan meninjau kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak.
Kabag Prokopim Setda Bima, Suryadin, S.S., M.Si., mengatakan bahwa pimpinan daerah menunjukkan perhatian terhadap kondisi di lapangan. “Bupati dan Wakil Bupati intens turun untuk melihat dari dekat kondisi kerusakan dan kerugian infrastruktur pascabencana,” jelasnya saat dikonfirmasi Kamis (13/11/2025).
Menurut Suryadin, kunjungan dilakukan di beberapa wilayah terdampak, seperti Kecamatan Madapangga, Belo, dan Bolo. Dalam kunjungan terakhir di Dusun Jala, Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Bupati Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dan Kapolres Bima meninjau jembatan yang rusak akibat banjir.
“Di lokasi tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan dan penanganan darurat agar akses warga tidak terganggu lebih lama,” sebutnya.
Selain langkah tanggap darurat, Pemkab Bima juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lanjutan. Bupati Ady Mahyudi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300-2.3/11 Tahun 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Bima Tahun 2025/2026.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa se-Kabupaten Bima sebagai pedoman langkah antisipasi dan pengendalian dampak bencana di wilayah masing-masing.
Dalam edaran itu, Bupati menekankan pentingnya gotong royong membersihkan sungai, saluran, dan drainase, serta larangan keras membuang sampah ke sungai dan parit yang dapat menghambat aliran air. Pemerintah desa juga diminta menyiapkan anggaran logistik dan kegiatan pencegahan bencana, termasuk menanam pohon di kawasan rawan longsor.
Bupati juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. “Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan lingkungan, memberikan laporan cepat jika terjadi bencana, dan menjaga kelestarian hutan,” demikian kutipan dari isi edaran tersebut.
Hasil koordinasi lintas sektor dan data BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin Bima menunjukkan bahwa awal musim hujan 2025/2026 terjadi pada akhir Oktober hingga akhir November, dengan puncak hujan diperkirakan berlangsung Desember 2025 hingga Februari 2026. Karena itu, seluruh camat dan kepala desa diminta memperkuat sistem peringatan dini di wilayah masing-masing.
“Pemerintah desa dan kecamatan diimbau terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor,” tutup Suryadin. (hir)
