Kota Bima (Suara NTB) – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Bima dalam dua pekan terakhir menjadi pengingat keras bahwa alam tak lagi diam menghadapi kepongahan manusia. Akademisi dan pemerintah daerah sama-sama menegaskan, akar persoalan banjir bukan semata karena cuaca ekstrem, tetapi akibat perusakan lingkungan di wilayah hulu yang kian parah.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (UM) Bima, Fuaduddin, S.Pd., M.Pd., menilai banjir berulang di Bima merupakan cerminan dari kepongahan manusia terhadap alam. “Hal pertama yang muncul dalam pikiran saya ketika mempelajari berbagai tulisan dan kondisi faktual akhir-akhir ini adalah, kita terlalu pongah dan sombong terhadap bencana ini,” ujarnya Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, masyarakat dan pemangku kebijakan telah terlalu lama menutup mata terhadap tanda-tanda alam. “Kita bukan hanya mengabaikan strategi penanggulangan, tapi malah mengamini tindakan yang memperburuk situasi seperti perambahan hutan, manajemen lingkungan yang buruk, serta membiarkan penyempitan dan pendangkalan daerah aliran sungai (DAS),” paparnya.
Fuaduddin menegaskan, data BNPB menunjukkan hampir 50 persen bencana di Indonesia tahun 2025 adalah banjir, dengan kerugian mencapai Rp22 triliun per tahun. “Fakta ini menunjukkan bahwa banjir adalah bencana yang paling sering terjadi dan paling besar menimbulkan kerugian, namun kita masih menanggapinya dengan pongah,” ujarnya.
Ia mengingatkan kembali bencana banjir besar tahun 2016 yang menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat Bima. “Bencana banjir 2016 meninggalkan memori buruk yang menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat Bima. Selama empat hari banjir itu merendam 33 kelurahan di lima kecamatan dan memaksa lebih dari seratus ribu jiwa mengungsi,” ungkapnya.
Kerugian akibat banjir tersebut, lanjutnya, mencapai hampir Rp1 triliun, melebihi total APBD Kota Bima saat itu. “Bayangkan, dalam empat hari bencana itu menghabiskan anggaran setahun penuh. Ini bukan bencana biasa, tapi bencana yang mengguncang seluruh sendi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Fuaduddin menegaskan, bila perusakan hutan terus dibiarkan, bencana serupa bahkan lebih besar sangat mungkin kembali terjadi. “Bencana banjir yang berulang ini adalah sinyal alam bahwa kita telah gagal menjaga keseimbangannya. Ini bukan sekadar persoalan cuaca, tapi dosa ekologis kolektif yang kita biarkan tumbuh,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang sebelumnya menegaskan bahwa penanganan banjir di Bima tak cukup dilakukan di wilayah hilir. Menurutnya, persoalan utama justru berada di hulu yang telah rusak akibat penggundulan hutan.
“Karena di hulu memang sudah terjadi penggundulan hutan besar-besaran dan erosi, sehingga terjadi sedimentasi yang membuat jalan dan jembatan rusak. Itu bukan karena air meluap, tetapi karena membawa lumpur dan material,” jelasnya.
Gubernur Iqbal juga menyoroti maraknya pembukaan lahan hutan menjadi ladang jagung dan lahan pertanian tanpa kendali. “Selain faktor alam, pembukaan lahan hutan secara tidak terkendali menjadi penyebab utama. Banyak masyarakat mengalihfungsikan hutan untuk ladang jagung,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan segera mengoordinasikan langkah bersama kepala daerah se-Pulau Sumbawa untuk mencari solusi jangka panjang. “InsyaAllah kita akan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Pulau Sumbawa untuk mencari penyelesaian yang holistik,” ujarnya. (hir)
