Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, S.H., M.H., menegaskan pentingnya literasi informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas literasi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi yang digelar di Gedung Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Kamis, 13 November 2025.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Perpustakaan Nasional RI, dan menjadi kegiatan terakhir di tahun 2025. “Insyaallah tahun 2026 kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan. Harapannya, kegiatan seperti ini mampu menambah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas literasi di NTB,” ujar Ashari.
Menurutnya, literasi informasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan memahami, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi untuk kemajuan diri dan masyarakat. “Sekarang kami konsen pada pembentukan Bunda Literasi di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa, agar mampu mencerdaskan anak-anak dan warga di tingkat desa,” ujarnya.
Ashari juga menegaskan, peran pustakawan sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. “Pustakawan adalah garda terdepan dalam mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan mereka harus terus diperkuat,” tegasnya.
Bimtek literasi informasi tersebut telah digelar selama dua hari. Pada Rabu (12/11), kegiatan diikuti oleh sekitar 75 peserta dari komunitas literasi, sementara Kamis (13/11) diikuti oleh pustakawan se-Pulau Lombok, baik dari perguruan tinggi, dinas perpustakaan kabupaten/kota, maupun pustakawan sekolah.
Ashari menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan dan mentransformasikan berbagai bentuk literasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat NTB dan Indonesia secara umum. “Ada dua hal penting yang perlu kita lakukan, yakni mentransformasikan literasi yang berkaitan dengan isu-isu nasional seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transparansi, dan anti korupsi yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Dalam konteks itu, pustakawan diharapkan mampu memfasilitasi dan menyiapkan bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. “Baik dari aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan—semuanya harus menyebar dan menjangkau masyarakat luas,” katanya.
Ashari menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 400 pustakawan di NTB, jumlah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Jumlah pustakawan perlu diperbanyak agar semakin banyak tenaga yang mampu mendorong peningkatan kualitas literasi masyarakat,” ujarnya.
.
Ia juga menyoroti masih minimnya pustakawan di sekolah dan desa. Karena itu, pihaknya telah berkonsultasi dengan Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan perpustakaan inklusi sosial, yang menggabungkan fungsi edukatif dan rekreatif untuk menarik minat baca masyarakat.
“Konsep perpustakaan inklusi sosial itu akan kita wujudkan, di mana di dalamnya ada ruang bermain, musala, tempat diskusi, bahkan kafe literasi. Jadi masyarakat bisa belajar sambil berinteraksi,” jelas Ashari.
Ke depan, ia berharap pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap pengembangan perpustakaan. “Kami berharap kabupaten/kota betul-betul memberikan dukungan dan kebijakan yang berpihak pada penguatan literasi dan pustakawan. Karena dari sinilah kita bisa membangun masyarakat NTB yang cerdas, berpengetahuan, dan berdaya saing,” pungkasnya. (ham)
