Mataram (suarantb.com) – Pakar Kelautan dan Perikanan Universitas Mataram (Unram), Prof. Dr. Sitti Hilyana, M.Si. , mendorong pemerintah daerah agar lebih agresif melakukan hilirisasi empat komoditas strategis maritim NTB: garam, udang, rumput laut, serta tuna dan cakalang. Menurutnya, hilirisasi merupakan jalan keluar untuk meningkatkan nilai tambah produk laut NTB sekaligus mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Kalau kita tidak lakukan hilirisasi, maka posisi kemiskinan di NTB akan tetap tinggi, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari hasil kajian kami, kelompok masyarakat termiskin justru para petani garam,” ungkap Prof. Hilyana.
Dari empat komoditas maritim strategis tersebut, garam menjadi fokus utama. Potensi lahan garam di NTB mencapai 9.427 hektare, tersebar di Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda yang memungkinkan pengembangan berbagai jenis produk turunan bernilai tinggi.
“Selama ini garam kita hanya dijual mentah. Padahal kalau diolah menjadi garam industri, garam farmasi, kecantikan, pangan, pupuk, hingga energi, nilainya bisa naik berkali-kali lipat,” jelasnya.
Ia mencontohkan, harga garam rakyat di Bima hanya sekitar Rp680 per kilogram, dan di Lombok Barat sekitar Rp1.200 per kilogram. Namun setelah diolah menjadi produk turunan seperti garam farmasi atau kecantikan, nilainya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp100.000 per kilogram.
“Dengan hilirisasi, masyarakat pegaram tidak boleh lagi miskin,” tegasnya.
Prof. Hilyana mengungkapkan, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal / Pemprov NTB saat ini sedang menyiapkan Masterplan Hilirisasi Garam yang akan dibahas bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB.
“Regulasinya sedang disiapkan. Semua pembagian peran, harga, dan pola kerja sama dengan sektor swasta akan diatur. Pak Gubernur juga sudah berkomunikasi dengan calon investor untuk mendirikan industri garam di NTB,” katanya.
Lebih lanjut, NTB bersama Bali dan NTT juga tengah menjajaki kerja sama kawasan garam Indonesia Timur. Tiga provinsi ini katanya akan dijadikan cluster penghasil garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor.
Selain garam, NTB juga memiliki potensi besar pada sektor udang, dengan sedikitnya 170 perusahaan budidaya udang tersebar dari Lombok Utara hingga Sumbawa bagian timur. Komoditas ini bahkan sudah menembus pasar dunia, diekspor ke India, Tiongkok, hingga Jepang.
Namun, Prof. Hilyana mengingatkan pentingnya pengawalan budidaya udang agar ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kita sempat terkena imbas ban dari Amerika Serikat, meskipun bukan produk kita langsung. Karena itu sistem budi daya yang berkelanjutan dan bebas penyakit harus dijaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berencana membangun industri udang beku di NTB agar ekspor tidak lagi dalam bentuk bahan mentah.
“Nanti limbah udang juga bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti chitosan atau bahan farmasi. Ini bagian dari konsep blue economy yang kami dorong,” terangnya.
Selain udang, tuna dan cakalang juga menjadi primadona ekspor NTB. Wilayah perairan NTB disebut menghasilkan lebih dari 3.800 ton tuna per minggu, sebagian besar dikirim melalui Bali untuk pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Tuna NTB sudah memiliki sertifikasi internasional, artinya kualitas kita sudah diakui. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan pelabuhan internasional dan pelabuhan nusantara di NTB untuk ekspor langsung, agar tidak kehilangan nilai ekonomi di luar daerah,” kata Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB ini.
Ia mengingatkan, praktik penangkapan tuna harus ramah lingkungan agar tidak berisiko terkena larangan perdagangan dari negara-negara mitra.
“Kalau kita menggunakan alat tangkap merusak, bisa di-ban lagi seperti udang,” ujarnya.
Sementara untuk rumput laut, ia menyoroti masih lemahnya tata niaga dan sistem pemasaran. Menurutnya, masalah utama di rumput laut itu bukan produksi, tapi tata niaga yang dikuasai pihak tertentu. Ini yang harus dibenahi agar petani rumput laut mendapatkan harga yang adil.
Prof. Hilyana juga menegaskan, visi Unram untuk menjadi kampus berbasis kepulauan sangat selaras dengan arah pembangunan NTB sebagai provinsi maritim.
“Kita ingin menjadikan kampus ini sebagai laboratorium lapang untuk riset, inovasi, dan pengembangan industri maritim. Interkonektivitas pendidikan, digital, dan infrastruktur di pulau-pulau kecil harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Dengan kekayaan laut dan sumber daya pesisir yang melimpah, ia yakin NTB bisa menjadi pusat hilirisasi produk maritim nasional.
“Kalau empat komoditas ini berjalan—garam, udang, rumput laut, dan tuna—maka ekonomi pesisir akan bergerak, kemiskinan akan berkurang, dan NTB akan benar-benar menjadi provinsi maritim yang mandiri,” tandasnya. (bul)
