Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha berusaha mempercepat kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data warga miskin Desil 1 dan 2 atau miskin ekstrem. Untuk mempercepat Verivali data ini, Bupati mengerahkan segenap SDM baik jajaran ASN di sejumlah OPD untuk mengeroyok pendataan kemiskinan ini.
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha memimpin langsung rapat pembahasan percepatan verivali, mengundang segenap OPD, BPS dan para camat yang diminta berperan aktif membantu pendataan.
Dalam kesempatan itu, Bupati LAZ menyampaikan langkah taktis yang perlu dilakukan untuk percepatan pendataan guna mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan. Pihaknya menanyakan kesiapan SDM yang dibutuhkan di setiap kecamatan untuk melakukan pendataan.
Pihaknya pun meminta ASN kecamatan, PLKB dan guru di masing-masing kecamatan untuk turun pendataan. “ASN di kecamatan, PLKB, SDM Dikes, SDM PKH, bahkan bila perlu minta Dikbud agar guru-guru juga kita turun ikut melakukan pendataan ini,” katanya, Rabu, 12 November 2025.
Khusus di kecamatan Sekotong yang kurang petugas pendataan, dimana kebutuhan 67 orang, sehingga Bupati meminta petugas dari jajaran terkait ditentukan secepatnya. Para petugas ini bergerak di semua desa, karena mereka juga diberikan insentif. Pendataan ini untuk tujuan kemaslahatan masyarakat Lobar, bukan kepentingan dirinya.
Ia meminta BPS menyampaikan kendala dihadapi di lapangan, sehingga semua potensi akan dikerahkan untuk pendataan di kecamatan yang sulit. Ia juga meminta agar semua petugas ini dilatih sebelum turun pendataan.
Tim pendataan lintas sektor ini nantinya dikoordinasikan oleh camat di bawah kendali Wabup dan Asisten I Setda Lobar. Pihaknya bersama Wabup berupaya mempercepat pendataan ini, sehingga pihaknya pun mencari solusi. “Saya minta data petugas di Dikes, Dikbud, dan kecamatan, kita latih bersama-sama,”kata dia.
Pihaknya pun akan menyiapkan anggaran sesuai dibutuhkan tim ini nantinya. Pihaknya akan meminta BPKAD untuk menganggarkan. Yang jelas pihaknya menargetkan data tentang kemiskinan ini tuntas tanggal 1 Januari 2026. Agar nantinya, hasil kerja ini bisa ditunjukkan kepada Menteri Sosial, dan data ini bisa digunakan sebagai acuan.
Progres pendataan ini pun dipaparkan dari 27 ribu jiwa telah didata sekitar 7 ribu sehingga tersisa 20 ribu jiwa yang belum didata. Dari pendataan ini, petugas PLKB baru bergerak di empat kecamatan. Pihaknya meminta agar fokus pada armada atau SDM yang bisa disiapkan kecamatan, lalu kekurangan SDM ini dikeroyok ramai-ramai bersama OPD dan SDM lainnya. (her)
