Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, mencatat sedikitnya ada sekitar 230 sekolah dasar (SD) yang masih kekurangan ruang kelas yang tersebar di seluruh kecamatan dari total saat ini sekitar 3.000 ruang ruang kelas.
“Selain ruang kelas yang kurang, kami juga mencatat ada sekitar 500 ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat yang harus segera kita rehabilitasi dan revitalisasi untuk kenyamanan proses pembelajaran,” kata Sekretaris Dikbud, Sudarli kepada Suara NTB, Kamis, 20 November 2025.
Ia melanjutkan, terkait kondisi tersebut pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mencari anggaran untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi. Hal itu dilakukan mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar di tengah kondisi APBD Sumbawa yang terpangkas Rp558 miliar.
“Kita sangat membutuhkan anggaran yang besar, tentu dengan kondisi sekarang (anggaran terpangkas) maka kami akan mencoba mencari anggaran ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Pemerintah pun saat ini sudah mengusulkan proposal ke Kementerian terkait dengan harapan bisa diintervensi melalui anggaran pusat. Apalagi sekarang ini penganggaran untuk rehabilitasi dan revitalisasi sekolah berada di Pusat.
“Kami sudah mengusulkan proposal ke pemerintah pusat dengan harapan bisa menjadi atensi untuk ditangani. Apalagi saat ini tidak ada anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan,” ujarnya.
Selain SD lanjut Darli, kondisi yang sama juga di alami oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan di Sumbawa saat ini tercatat ada 117 sekolah yang membutuhkan ruang kelas dan rehabilitasi terutama sekolah Satu Atap (Satap).
“Kalau SMP Satu atap ini karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk tetap bertahan dengan sekolah Satap,” tambahnya.
Hanya saja kendala utama untuk melakukan intervensi terhadap Satap ini yakni di keterbatasan lahan. Tentu pemerintah juga akan tetap mencari solusi terbaik agar masalah ini bisa segera tuntas karena pasti akan berdampak terhadap proses pembelajaran.
“Kita sangat kesulitan untuk merehabilitasi sekolah karena anggaran kita sifatnya terbatas, anggaran dari APBD pun tidak sepenuhnya bisa menangani masalah ini. Makanya kami berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan atensi khusus,” tukasnya. (ils)
