Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram tengah mempercepat proses pembuangan sampah dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.
Langkah ini diambil setelah tumpukan sampah di TPST tersebut melampaui tembok pembatas gudang Bulog dan menjadi sorotan publik. Upaya percepatan ini juga merupakan respons atas kritik Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, saat meninjau gudang Bulog pekan lalu.
Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya telah mulai mengurangi tumpukan sampah di TPST Sandubaya sebagai langkah awal penanganan.
“Saat ini kami mulai mengurangi tumpukan sampah di TPS sambil mencari solusi alternatif lain,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Selain meningkatkan ritase pembuangan ke TPA, DLH juga mengoptimalkan pemanfaatan insinerator yang tersedia di TPST Sandubaya untuk pembakaran. Penggunaan insinerator diharapkan mampu mempercepat pengurangan volume sampah yang terus bertambah.
Di sisi lain, ritase pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok masih terbatas. Untuk itu, DLH segera berkoordinasi dengan pihak TPA guna membahas kemungkinan penambahan ritase harian dari tiga ritase menjadi empat.
“Kita harus koordinasikan dulu, apakah memungkinkan menambah satu ritase lagi untuk mempercepat proses pemindahan sampah,” jelas Denny.
Jika penambahan ritase disetujui, Denny memperkirakan volume sampah yang mengendap di TPST Sandubaya dapat dinormalisasikan dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, penambahan ritase juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran, terutama terkait biaya BBM operasional.“Kita harus disesuaikan dengan anggaran operasional di lapangan,” tegasnya.
Saat ini, total sampah yang masih mengendap di TPST Sandubaya diperkirakan mencapai 800 hingga 1.000 ton.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengkritik keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, yang lokasinya berada sangat dekat dengan gudang Bulog. Ia menilai jarak yang terlalu dekat antara TPS dan gudang pangan tidak higienis untuk penyimpanan beras.
Gudang Bulog yang berdiri sejak era Presiden Soeharto itu menjadi perhatian publik setelah kunjungan Titiek pada Rabu (12/11/2025). Ia menilai keberadaan TPS aktif di samping fasilitas penyimpanan beras tersebut tidak layak dan perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah. (pan)
